DPR Ingatkan Risiko Skema “War Ticket” Haji, Soroti Prioritas Lansia dan Antrean 40 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana penerapan skema “war ticket” dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai perhatian serius dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dikaji secara hati-hati sebelum diterapkan.

Menurutnya, polemik soal war ticket haji seharusnya tidak menggeser fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar, yakni panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia.

DPR: Fokus Utama Harus pada Antrean dan Jamaah Prioritas

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah di Senayan, Jakarta, Maman menilai isu paling krusial saat ini bukan sekadar skema baru seperti war ticket haji.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada jamaah dengan kondisi khusus, seperti lanjut usia (lansia) dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi (risti).

“Isunya bukan sekadar war ticket, tetapi bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi lansia dan jamaah berisiko tinggi,” ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Minta Kementerian Haji Turunkan Ongkos Haji dan Pangkas Waktu Tunggu hingga 26 Tahun

Menurut Maman, kelompok jamaah ini membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan waktu dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan menunggu terlalu lama.

Antrean Haji Capai Puluhan Tahun

Persoalan antrean haji di Indonesia memang menjadi tantangan serius. Di sejumlah daerah, masa tunggu keberangkatan bahkan mencapai 30 hingga 40 tahun.

Kondisi ini dinilai tidak ideal, terutama bagi jamaah yang sudah mendaftar sejak usia produktif namun harus menunggu hingga usia lanjut untuk berangkat.

“Kita tidak ingin ada orang yang menunggu 30 atau 40 tahun, lalu mempertanyakan apakah masih memiliki umur saat giliran itu tiba,” kata Maman.

Ia menilai percepatan antrean bagi kelompok prioritas dapat menjadi solusi konkret yang lebih mendesak dibandingkan penerapan skema baru yang belum teruji.

Komitmen DPR Sukseskan Haji 2026

Maman juga menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI memiliki komitmen penuh untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026. DPR bahkan siap turun langsung ke masyarakat untuk memastikan informasi terkait kesiapan haji tersampaikan dengan baik.

“Kami siap menjadi juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk menyampaikan bahwa persiapan haji tahun ini sudah sangat matang,” ujarnya.