Pramono Klaim Kemacetan di Jakarta Menurun Imbas Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim tingkat kemacetan di Jakarta mengalami penurunan imbas kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat.

Dia menjelaskan kebijakan WFH setiap Jumat tidak hanya berlaku bagi ASN Pemprov Jakarta, tetapi untuk seluruh ASN.

“Evaluasi kami di Jumat yang kemarin maupun yang sebelumnya, kan sudah dua kali (WFH), itu memang kemacetannya menurun drastis. Karena memang secara signifikan dilakukan.” kata Pramono di Hall F Pati Unus, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Di sisi lain, dia kembali mengingatkan kepada ASN Pemprov Jakarta agar selama WFH tidak boleh bekerja di luar rumah, termasuk bekerja dari kafe.

“Hanya untuk yang di Jakarta bagi ASN Jakarta, saya menegaskan bahwa selama mereka Work From Home tidak boleh menggunakan ataupun misalnya lah, bekerja di luar rumah,” tegasnya.

“Karena itu tidak menjadi work from home, apalagi kalau di kafe-kafe. Kami tidak izinkan,” kata Pramono.

Baca Juga

Polisi Temukan Puluhan Barang Bukti Baru dari Olah TKP Temuan Ratusan Senjata di Sekolah Jaksel

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH bagi ASN diambil untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi perang Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Airlangga dalam konferensi pers melalui Zoom Meeting, Selasa (31/3/2026).

Sementara bagi sektor swasta, Airlangga menyebut kebijakan WFH akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edadan Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan sektor usaha.

“Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” ungkapnya.

Dia mengatakan kebijakan WFH tidak berlaku bagi pekerja di sektor layanan publik seperti bidang kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan, minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. 

Airlangga menyebut kebijakan WFH hingga pembatasan perjalanan dinas mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. (saa/iwh)