Top 3 News: Respons Mendikdasmen soal Siswa Purwakarta, Dedi Mulyadi Bereaksi PKB Tanpa KTP Berlaku Nasional hingga Denda KTP Hilang

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti ikut bereaksi seperti Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengenai siswa SMAN 1 Purwakarta menyita perhatian publik.

Kemudian, informasi mengenai Dedi Mulyadi (KDM) merespons kabar Korlantas Polri menetapkan pajak kendaraan untuk perpanjang STNK tahunan tanpa KTP pemilik pertama menimbulkan rasa penasaran publik.

Selain itu, kabar mengenai usulan denda bagi warga yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP mengejutkan publik.

Ketiga berita ini terpilih dalam top3 di kanal News tvOnenews.com hingga Selasa (21/4/2026). Masing-masing berita sukses memantik ratusan ribu user atau pembaca. Simak rangkumannya di bawah ini!

1. Mendikdasmen Respons Kasus Siswa SMAN 1 Purwakarta

Sumber :

• ANTARA

Baca Juga

Dedi Mulyadi Dukung Wali Kota Depok Sediakan Mobil untuk Para Pengantin, Warga Bekasi dan Karawang Sudah Mulai Duluan

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti ikut menyoroti kasus sembilan siswa SMAN 1 Purwakarta. Komentarnya terjadi setelah video viral siswa sekolah tersebut mengundang perhatian Dedi Mulyadi.

Abdul Mu'ti memahami kasus siswa SMA di Purwakarta itu menimbulkan amarah publik. Aksi mereka mengolok-olok guru PKN bernama Syamsiah alias Atun bentuk perbuatan tidak terpuji.

Ia menyebut laporan kasus ini telah diterima Kemendikdasmen. Namun, polemik dugaan pelecehan terhadap guru dinilai sudah beres lantaran sudah ada video pernyataan permintaan maafnya.

"Itu sudah ada laporannya, sudah diselesaikan juga. Anak-anak itu kan sudah minta maaf kepada gurunya," kata Mu'ti di Jakarta Selatan, Senin (18/4/2026).

Ia meyakini video klarifikasi tersebut masih belum meredam kekecewaan publik. Ia menegaskan permasalahan ini sudah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Peran Permendikdasmen menggantikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Setidaknya ada empat aspek utama untuk melakukan pendekatan budaya sekolah.

Sekum PP Muhammadiyah itu berharap sembilan siswa tersebut sebagai pengalaman berharga. Ia tidak menginginkan kejadian ini terulang lagi di seluruh sekolah di wilayah Indonesia.

"Kami juga mengimbau semua sekolah agar aman dan nyaman, semuanya wajib saling menghormati, apalagi sudah ada ikrar Pelajar Pancasila di mana mereka wajib menghormati, mencintai orang tua dan guru. Ini bisa kita tekankan demi membangun sekolah yang aman," ucapnya.