KPK Ungkap Dugaan Aliran Fee Proyek ke Sudewo, Peran Orang Kepercayaan Disorot di Kasus DJKA

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Dalam perkembangan terbaru, penyidik mendalami dugaan aliran fee proyek yang disebut-sebut mengalir kepada tersangka Sudewo melalui pihak yang diduga sebagai orang kepercayaannya.

Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi kunci yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan proyek maupun proses pengadaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik tidak hanya menelusuri aliran dana, tetapi juga mengkaji dugaan intervensi dalam proses pengadaan hingga pengaturan lelang proyek.

“Penyidik mendalami materi terkait dugaan intervensi, pengaturan lelang, hingga dugaan pemberian fee proyek untuk tersangka melalui orang kepercayaannya,” ujar Budi, Rabu (22/4/2026).

Tiga Saksi Kunci Diperiksa

Dalam proses penyidikan terbaru, KPK memanggil tiga saksi yang dianggap memiliki informasi penting terkait perkara tersebut.

Baca Juga

Periksa Eks Direktur Kemenhub, KPK Dalami Soal Pengaturan Lelang Hingga Pengumpulan Fee Proyek di Kasus DJKA

Mereka adalah:

• Sugiri Heru Sangoko, Ketua KONI Ponorogo sekaligus Direktur PT Giri Bangun Sentosa

• R. Reza Maullana Maghribi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Timur periode 2021–2022

• Dimas Hadi Putra, PPK proyek Jember–Kalisat tahun 2023

Pemeriksaan terhadap para saksi ini difokuskan untuk mengonfirmasi dugaan praktik pengaturan proyek serta aliran dana yang diduga terjadi dalam proses pembangunan jalur kereta api.

Dugaan Intervensi dalam Lelang Proyek

KPK mengindikasikan adanya peran aktif tersangka dalam memengaruhi jalannya proses pengadaan. Dugaan ini mencakup intervensi terhadap pihak-pihak tertentu agar proyek dimenangkan oleh rekanan tertentu.

Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya skema fee proyek yang diberikan sebagai imbalan atas pengaturan tersebut.

Aliran dana tersebut diduga tidak diterima secara langsung, melainkan melalui pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengan tersangka.

Status Sudewo Saat Kasus Terjadi

KPK menegaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan posisi Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, bukan saat menjabat sebagai Bupati Pati.

Komisi V DPR RI diketahui memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor infrastruktur, termasuk Kementerian Perhubungan yang menaungi DJKA.