Celios Dorong Insentif Fiskal Diperluas ke Industri Midstream, Tak Hanya Serap Tenaga Kerja

Dorong Kebijakan yang Lebih Partisipatif

Selain perluasan sasaran insentif, Celios juga mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan secara lebih partisipatif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Bhima menyarankan agar pemerintah melibatkan:

• Akademisi dan ekonom

• Pelaku industri

• Pemangku kepentingan di sektor hilirisasi mineral

Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan desain insentif yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan industri.

Harus Selaras dengan Kebijakan Global

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

Celios juga mengingatkan bahwa kebijakan insentif fiskal nasional harus tetap mempertimbangkan dinamika global. Salah satunya adalah penerapan pajak minimum global sebesar 15 persen yang mulai membatasi ruang pemberian insentif fiskal ekstrem.

Dengan adanya aturan global tersebut, pemerintah perlu merancang insentif yang tetap kompetitif tanpa melanggar kesepakatan internasional.

Pengawasan Insentif Jadi Sorotan

Selain desain kebijakan, aspek pengawasan juga menjadi perhatian utama. Bhima menekankan pentingnya monitoring terhadap perusahaan penerima insentif fiskal.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memenuhi komitmen, seperti:

• Penyerapan tenaga kerja lokal

• Kepatuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

• Kinerja investasi yang sesuai target

“Pengawasan ini penting untuk memastikan perusahaan yang menerima insentif benar-benar perform dan memberikan dampak nyata,” kata Bhima.

Pemerintah Ubah Arah Kebijakan Insentif

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan perubahan arah kebijakan insentif fiskal. Jika sebelumnya berbasis pada besaran nilai investasi, kini pemerintah mulai mengedepankan aspek penyerapan tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek dengan nilai investasi tidak terlalu besar tetap bisa mendapatkan insentif jika memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

Salah satu contohnya adalah proyek pengolahan kelapa di Morowali dengan nilai investasi sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,72 triliun, yang berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

“Parameter kita tidak semata-mata investasi besar, tetapi juga penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rosan.

Dorong Investasi dan Tekan Pengangguran

Kebijakan baru ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat. Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran sekaligus peningkatan aktivitas ekonomi nasional.