Celios Dorong Insentif Fiskal Diperluas ke Industri Midstream, Tak Hanya Serap Tenaga Kerja

Jakarta, tvOnenews.com — Center of Economic and Law Studies (Celios) mendukung kebijakan pemerintah yang mulai mengarahkan insentif fiskal pada sektor investasi padat karya. Namun, lembaga tersebut menilai kebijakan tersebut perlu diperluas dengan menyasar industri menengah atau midstream agar manfaat ekonomi domestik lebih maksimal.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menekankan bahwa selama ini insentif perpajakan dalam program hilirisasi masih terlalu terfokus pada sektor hulu. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri belum optimal.

“Industri midstream ini juga harus diberikan lebih banyak insentif,” ujar Bhima di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Fokus Hilirisasi Dinilai Belum Optimal

Bhima menilai pendekatan hilirisasi yang berjalan saat ini masih belum sepenuhnya mendorong penguatan struktur industri nasional. Insentif fiskal yang dominan di sektor hulu membuat rantai nilai industri belum berkembang secara menyeluruh.

Padahal, sektor midstream memiliki peran penting sebagai penghubung antara bahan mentah dan produk akhir yang bernilai tinggi.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

Menurutnya, tanpa dukungan insentif yang memadai di sektor ini, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa mampu mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri.

Sektor Strategis Perlu Didorong

Celios menyoroti sejumlah sektor midstream yang dinilai strategis dan layak mendapatkan prioritas insentif fiskal, antara lain:

• Industri prekursor baterai

• Manufaktur modul panel surya

Penguatan di sektor-sektor tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor produk hilir.

“Dengan penguatan midstream, Indonesia tidak hanya memanfaatkan bahan baku domestik, tetapi juga bisa menekan impor produk jadi,” kata Bhima.

Tak Hanya Tenaga Kerja, Nilai Tambah Jadi Kunci

Bhima menegaskan bahwa parameter pemberian insentif fiskal seharusnya tidak hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, aspek nilai tambah yang dihasilkan dalam proses industri juga harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, kebijakan insentif dapat mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar menciptakan lapangan kerja jangka pendek.

“Pertimbangannya tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,” ujarnya.