Bukti Dugaan Pemotongan Video Ceramah JK di UGM sedang Dianalisa Polda Metro

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya masih mendalami laporan dugaan pemotongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang disebut telah memicu kegaduhan. 

Penyelidik pun menganalisa video ceramah Jusuf Kalla yang dipersoalkan akan dianalisis lebih lanjut.

“Barang bukti pasti akan dianalisa dan diuji,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, dikutip Sabtu (25/4/26).

Menurut Kabid Humas, analisa video tersebut dilakukan dengan mengandalkan laboratorium digital forensik yang telah tersertifikasi.

“Polri memiliki Lab digital forensik yang kredibel dan tersertifikasi,” ujarnya.

Ia mengungkap, penyidik juga kini menyiapkan administrasi penyelidikan. Sejalan dengan itu, dilakukan pemeriksaan pelapor dan saksi.

Baca Juga

Terpopuler News: Dedi Mulyadi Beri Solusi Atasi Kenaikan Harga Gas Elpiji, hingga Pihak Jusuf Kalla Sentil Rismon Sianipar

Sebelumnya diberitakan, Belakangan ini, viral di media sosial terkait Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dituding melakukan dugaan penistaan ajaran kristen buntut pernyataannya terkait 'mati syahid'. 

Sontak, hal itu langsung dibantah Juru Bicara JK, Husain Abdullah.

Husain mengatakan, tuduhan itu menyusul pernyataan JK yang diviralkan menyebut kedua pihak dalam konflik Poso dan Ambon menggunakan istilah 'mati syahid'.

Bahkan kata dia, postingan video yang beredar hanya memuat sebagian pernyataan JK.

"Namun setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ucap Husain saat dihubungi, Minggu (12/4/2026).

Husain mengatakan, pernyataan JK itu disampaikan saat berpidato di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Kamis (5/3/2026). 

Dalam pernyataan utuhnya, JK menegaskan tidak ada agama yang mengajarkan umatnya saling membunuh.

"JK menggambarkan usahanya mendamaikan konflik Poso dan Ambon kepada Civitas Akademika UGM. Di mana JK terlebih dahulu meluruskan keyakinan kedua kelompok yang bertikai Islam dan Kristen, bahwa mereka telah bertindak keliru menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar yang menyebabkan ribuan nyawa melayang dari kedua pihak. Dan konflik susah dihentikan," bebernya.

Husain menjelaskan realitas sosial saat terjadi konflik di Poso dan Ambon lebih 20 tahun lalu itu, baik kelompok Islam maupun kelompok Kristen sama-sama menyerukan 'perang suci' dan mengklaim bahwa membunuh pihak lawan atau mati dalam pertempuran adalah masuk surga. Dia menyebut hal itu merupakan fakta sejarah

"Pandangan keliru kedua pihak inilah yang terlebih dahulu diluruskan Pak JK. Bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," tuturnya.

Mengutip perbuatan JK, Husain mengatakan kedua pihak yang bertikai sudah melampaui batas kemanusiaan, membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Perbuatan yang jelas melanggar nilai-nilai cinta kasih.

Husain mengatakan, konflik Poso dan Ambon yang terjadi 27 tahun lalu berhasil didamaikan oleh Jusuf Kalla selaku mediator, melalui Perundingan Malino I untuk Poso tahun 2001 dan Perundingan Malino II untuk Konflik Ambon tahun 2002. 

Saat itu JK melibatkan tokoh agama Islam dan Kristen, panglima lapangan kedua pihak yang bertikai, tokoh masyarakat dari kedua pihak, dan pemerintah.

"Itulah kenapa Pak JK harus meluruskan pemahaman sesat mereka. Fakta sejarah ini dapat dikonfirmasi kepada tokoh-tokoh perundingan damai baik untuk Poso maupun Ambon yang masih hidup," pungkasnya. (aag)