Pemerintah Berencana Sertifikasi Aktivis HAM Lewat Asesor, Amnesty Desak Batalkan: Mirip Orde Baru

Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat dalam banyak kasus pelanggaran HAM justru melibatkan aparat negara.

Karena itu, Amnesty mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut dan fokus pada persoalan utama.

“Kementerian HAM harus membatalkan rencana ini. Daripada menciptakan kebijakan restriktif yang mengekang pembela HAM, Kementerian HAM seharusnya berfokus pada akar masalah, yaitu menghentikan praktik pelanggaran HAM oleh aparat negara, memastikan akuntabilitas, dan menjamin ruang aman bagi setiap warga negara untuk bersuara, berkumpul, dan mengawasi jalannya pemerintahan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pemerintah tengah menyiapkan tim asesor lintas sektor untuk menilai status aktivis HAM. Tim ini disebut akan menentukan apakah seseorang layak disebut pembela HAM atau tidak.

Dalam skema itu, individu yang bekerja sebagai aktivis dengan menerima bayaran disebut tidak akan dikategorikan sebagai pembela HAM.

Pemerintah beralasan, perlindungan hanya diberikan kepada pihak yang dianggap membela kepentingan publik tanpa kepentingan pribadi atau komersial. (rpi/iwh)
 

Baca Juga

Pigai sebut Strategi Selesaikan Konflik di Papua