Cerdas Saja Tidak Cukup! Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Harus Adaptif Hadapi Kompleksitas

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Namun, ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kompeten, dan mampu membaca dinamika global, nasional, hingga lokal.

Bima Arya mengingatkan, kompleksitas tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini jauh lebih sulit dibandingkan periode sebelumnya.

Tantangan itu mencakup dampak geopolitik global, perubahan kebijakan nasional yang dinamis, hingga tuntutan masyarakat di tingkat lokal.

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur," ujar Wamendagri di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

"Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” imbuhya.

Baca Juga

Wamendagri Bima Arya Beri Motivasi Kepada Mahasiswa Poltek Unhan NTT Harus Miliki Visi dan Disiplin sebagai Bekal Masa Depan

Ia menjelaskan, tantangan tersebut meliputi pengaruh kondisi global terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, penyesuaian cepat terhadap kebijakan nasional, serta kewajiban memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Bima Arya juga menyoroti pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, kepala daerah tidak cukup hanya cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya. 

“Cerdas saja tidak cukup kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, ia mencontohkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan di berbagai daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, pembenahan sistem parkir, hingga kerja sama dengan sektor swasta yang mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang tidak selalu bergantung pada pendekatan kelembagaan formal, melainkan langsung menyasar isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. "Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral" jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memaparkan inovasi daerahnya dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).

"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Walikota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara H. Masduki menjelaskan berbagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di daerahnya, antara lain melalui inspeksi pasar, gerakan pangan murah bekerja sama dengan BULOG, operasi pasar LPG, subsidi BBM bagi nelayan, hingga penyaluran bantuan langsung tunai.

"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program yang dijalankan mencakup pelatihan keterampilan, pemagangan, sertifikasi tenaga kerja, penyediaan akses kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri.

"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja  asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya. (rpi)