KPK Audiensi dengan Kemensos Besok, Bahas Pencegahan Korupsi Pengadaan Program Sekolah Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerima audiensi dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada Jumat (8/5).

Pertemuan antara KPK degan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam kerangka pencegahan khususnya berkaitan dengan pengadang barang dan jasa di program Sekolah Rakyat.

"Audiensi terkait dengan kerangka pencegahan yang khususnya kemarin yang disampaikan oleh Pak Menteri berkaitan dengan barang dan jasa," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (7/5).

Budi menjelaskan, bahwa KPK telah masuk ke dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait dengan program Sekolah Rakyat.

"Sehingga informasi-informasi ini tentu akan menjadi pengayaan bagi tim untuk meng-capture bagaimana seluruh proses bisnis dalam program tersebut," jelasnya.

Jika seandainya dalam pelaksanaannya terdapat tindak pidana korupsi sambung Budi, maka dengan kerangka pencegahan ini harapannya bisa di mitigasi terlebih dahulu.

Baca Juga

Sherly Tjoanda Protes Porsi Makanan di Sekolah Rakyat Cuma Sedikit, Gubernur Malut: Tidak Cukup, Mereka Makan Banyak

"Tentunya KPK terbuka dalam kerangka pencegahan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan siapapun," tandanya.

Adapun berdasarkan informasi yang diterima pertemuan antara KPK dan Kemensos akan dilaksanakan sekira pukul 09.30 WIB di Gedung Merah Putih KPK.

Diberitakan sebelumnya, KPK ingatkan Kemensos soal kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat.

Titik krusial yang menjadi kerawanan tersebut khususnya pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ).

"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," ucap Budi Prasetyo, Selasa (5/5).

Budi menjelaskan, bahwa berdasarkan data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.

Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada".

"Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94" jelas Budi.