Punya Tunggakan PBB-P2? Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan pada 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 tahun 2026. 

Kebijakan ini dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan daerah dengan lebih ringan, sekaligus mendorong pembayaran pajak tepat waktu.

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok PBB-P2 yang dapat dimanfaatkan wajib pajak tanpa perlu mengajukan permohonan.

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui masyarakat terkait keringanan PBB-P2 DKI Jakarta tahun 2026.

1. Keringanan Berlaku untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2026

Untuk tahun pajak 2026, wajib pajak berkesempatan mendapatkan keringanan pokok PBB-P2 dengan besaran berbeda sesuai periode pembayaran. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 akan memperoleh keringanan sebesar 10 persen. 

Baca Juga

Pajak Marketplace Mundur ke November 2026, DJP Sebut Uang Pedagang Online yang Sudah Dipungut akan Dikembalikan

Sementara itu, pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 mendapatkan keringanan sebesar 7,5 persen. Adapun pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026 memperoleh keringanan sebesar 5 persen.

Dengan skema ini, masyarakat yang membayar lebih awal dapat memperoleh manfaat potongan yang lebih besar.

2. Semakin Cepat Bayar, Semakin Besar Potongannya

Keringanan PBB-P2 tahun 2026 diberikan secara bertahap berdasarkan waktu pembayaran. Artinya, semakin cepat wajib pajak membayar kewajibannya, semakin besar keringanan yang dapat dinikmati. Skema ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan kewajiban pajak lebih awal. 

Selain membuat kewajiban administrasi lebih cepat selesai, pembayaran lebih awal juga dapat membantu wajib pajak menghemat pengeluaran melalui potongan pokok pajak. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menunda pembayaran hingga akhir periode agar dapat memperoleh manfaat yang lebih maksimal.

3. Tunggakan PBB-P2 Tahun 2021–2025 Juga Dapat Keringanan

Tidak hanya berlaku untuk tahun pajak berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2. Untuk tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025, wajib pajak dapat memperoleh keringanan pokok sebesar 5 persen.

Insentif ini berlaku untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak yang masih tertunda dengan beban yang lebih ringan.