Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi APBD Senilai Rp12 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com – Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Universitas Sulawesi Tenggara atau Unsultra.

Laporan tersebut disampaikan Koalisi Sulawesi Tenggara Bersih dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

Koalisi menilai terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam penganggaran APBD untuk universitas swasta tersebut.

Koalisi Sultra Bersih Soroti Pengambilalihan Yayasan

Perwakilan Koalisi Sultra Bersih, Aman Arif, mengatakan pihaknya menduga terdapat praktik yang melanggar hukum dalam proses pengambilalihan dan pengelolaan yayasan pendidikan yang menaungi Unsultra.

“Kami menduga ada penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengalokasian APBD untuk Unsultra,” ujar Aman kepada wartawan.

Baca Juga

Hilman Latief Usai Diperiksa KPK: Tidak Ada Pembahasan Soal Aliran Uang

Koalisi juga menyoroti berdirinya Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 yang disebut mengambil alih aset Unsultra dari yayasan lama yang telah berdiri sejak 1967.

Menurut Aman, Nur Alam diduga membuat akta baru yayasan saat masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan konflik kepentingan karena yayasan itu sebelumnya disebut didirikan oleh pemerintah daerah.

APBD Diduga Dipakai Bangun Gedung dan Pengadaan Aset

Koalisi Sultra Bersih juga mempersoalkan penggunaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2021 yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengadaan aset Unsultra.

Dalam laporannya, koalisi menyebut terdapat anggaran pembangunan gedung universitas senilai Rp9,1 miliar.

Selain itu, terdapat pula pengadaan meubelair, kursi, hingga meja kerja pejabat Unsultra yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp12 miliar.

“Belanja modal itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan daerah, bukan untuk aset perguruan tinggi yang di bawah naungan yayasan milik Nur Alam, dkk,” jelas Aman.

Koalisi menduga penggunaan anggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dugaan Korupsi Disebut Rugikan Keuangan Negara

Koalisi Sultra Bersih menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengalokasian APBD tersebut berpotensi menguntungkan pihak tertentu sekaligus merugikan keuangan negara.

Karena itu, mereka meminta KPK segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

“KPK harus bergerak karena kerugian negaranya tidak main-main sampai Rp12 miliar lebih,” tegas Aman.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyeret nama mantan kepala daerah yang sebelumnya juga pernah berhadapan dengan proses hukum terkait kasus korupsi.

KPK Pastikan Setiap Aduan Akan Ditindaklanjuti

Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan laporan pengaduan masyarakat merupakan informasi yang bersifat tertutup.

Karena itu, KPK tidak dapat mengonfirmasi secara rinci apakah laporan terkait Nur Alam telah diterima atau belum.

“Namun yang pasti, kami tegaskan bahwa setiap laporan aduan masyarakat yang masuk ke KPK nanti akan ditindaklanjuti,” kata Budi.

Ia menjelaskan KPK akan melakukan proses verifikasi dan telaah terhadap laporan yang masuk sebelum menentukan tindak lanjut berikutnya.

Menurut Budi, lembaga antirasuah akan menganalisis apakah laporan tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.

“Nanti kita akan telaah dan analisis, apakah dari sisi substansi laporan termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau bukan,” ujarnya.

“Jika unsur-unsur itu masuk, maka kemudian laporan aduan masyarakat akan berprogres lebih lanjut,” sambung Budi.

Kasus dugaan korupsi APBD Unsultra ini kini menjadi sorotan publik setelah Koalisi Sultra Bersih secara resmi membawa laporan tersebut ke KPK dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp12 miliar. (aha/nsp)