Pemerintah Pulihkan Ekonomi Korban Bencana Sumatera, KUR Nol Persen Digelontorkan

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah mulai menggeser fokus penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari masa tanggap darurat menuju pemulihan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya membangun hunian sementara dan hunian tetap, pemerintah kini mendorong percepatan kebangkitan usaha warga terdampak lewat bantuan sosial, distribusi logistik pangan, hingga relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga nol persen.

Langkah percepatan pemulihan itu dipantau langsung Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan melalui kunjungan lapangan ke wilayah terdampak bencana di Aceh.

Pemerintah menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi juga harus memastikan roda ekonomi masyarakat kembali bergerak.

“Melalui integrasi distribusi ini, diharapkan hasil panen petani dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya logistik yang lebih efisien. Langkah ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi petani, tetapi juga mendukung stabilitas distribusi pasokan antarwilayah,” ungkap Deputi Ferry Irawan, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2026).

Kunjungan diawali dengan panen dan pelepasan distribusi komoditas kentang serta alpukat dari Kabupaten Aceh Tengah menuju DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemerintah mendorong penguatan rantai pasok komoditas unggulan daerah agar ekonomi warga terdampak kembali hidup.

Baca Juga

Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

Kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan Rumah Tani Nusantara disebut menjadi model distribusi baru yang mampu memangkas biaya logistik dari daerah produksi ke pasar utama di Pulau Jawa.

Hingga kini, Rumah Tani Nusantara tercatat telah mengirim sekitar 1.200 ton komoditas pertanian dari Aceh Tengah, mulai dari cabai, kentang, durian, hingga alpukat.

Tak hanya sektor pertanian, pemerintah juga memastikan korban terdampak mulai mendapatkan kepastian tempat tinggal. Di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, pemerintah membangun 228 unit huntara modular berbahan baja melalui Waskita Karya.

Huntara tersebut telah dilengkapi fasilitas umum dan sosial seperti MCK, musala, gedung serbaguna, hingga area bermain anak. Bangunan itu resmi diserahkan kepada Pemkab Bener Meriah sejak 9 Maret 2026.

Saat ini sebanyak 222 keluarga atau sekitar 1.400 jiwa telah menempati huntara tersebut. Pemerintah juga menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) bencana yang meliputi bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta per keluarga, stimulus ekonomi Rp5 juta per keluarga, serta bantuan jaminan hidup Rp15 ribu per hari per jiwa untuk tahap pertama.

Penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia di Kabupaten Bener Meriah disebut telah mencapai 99 persen.

Deputi Ferry menegaskan pemerintah ingin warga terdampak segera bangkit dan kembali memiliki penghasilan tetap melalui bantuan modal usaha.

Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan relaksasi besar-besaran program KUR untuk UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi pinjaman, kemudahan administrasi, hingga bunga nol persen pada 2026 dan tiga persen pada 2027.

Dalam kunjungan itu, pemerintah bersama Bank Syariah Indonesia juga melakukan monitoring terhadap debitur penerima fasilitas KUR yang mulai kembali menjalankan usaha mereka secara bertahap.

Pemerintah daerah pun meminta seluruh penyalur KUR memperkuat sinergi agar percepatan pemulihan ekonomi masyarakat bisa berjalan lebih cepat.

Hingga 30 April 2026, penyaluran KUR di Provinsi Aceh tercatat mencapai Rp1,01 triliun. Sementara di Kabupaten Aceh Tengah mencapai Rp33,63 miliar dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp19,79 miliar.

Menurut Ferry, angka tersebut menunjukkan KUR kini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga denyut ekonomi masyarakat pascabencana.

“Pemerintah berharap berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan melalui program KUR ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, memperluas skala usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (agr)