Mayoritas Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Sudah Kembali Normal, Tito Karnavian Paparkan Indikator Positifnya

Jakarta, tvOnenews.com - Pemulihan Pascabencana di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah menyebut sebagian besar wilayah terdampak banjir di tiga provinsi kini mulai kembali normal.

Menteri Dalam Negeri (Menagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, perkembangan tersebut tercatat berdasarkan data per 24 Mei 2026.

Menurut Tito, capaian itu merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga transisi pemulihan.

Ia juga memastikan para pengungsi sudah tidak lagi tinggal di tenda pengungsian dan telah menempati hunian sementara maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 [kabupaten/kota] yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Di Provinsi Sumatera Utara, dari total 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal. Sementara Tapanuli Selatan disebut mendekati normal, sedangkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih membutuhkan perhatian khusus.

Baca Juga

Satgas PRR Kawal Pemulihan Aceh Utara, dari Normalisasi Sungai hingga Huntap

Adapun di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 wilayah telah pulih dan kembali normal. Kondisi Gayo Lues juga disebut mendekati normal.

Sementara itu, tujuh daerah yang masih memerlukan perhatian meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Tito menjelaskan, status pemulihan daerah diukur melalui sejumlah indikator utama. Penilaian mencakup jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan belajar mengajar, akses transportasi darat, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting [seperti] SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan dana dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk menangani berbagai kebutuhan lanjutan.

“Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil,” tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri. (rpi)