PDIP Komentari soal Putusan MK Terkait Parpol Gugur Bila Tak Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

Jakarta, tvOnenews.com -  Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Andreas Hugo Pareira mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keterwakilan 30 persen caleg perempuan.

Sebelumnya, MK putuskan, ketika ada partai politik (parpol) tidak memenuhi syarat keterwakilan paling sedikit 30 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap daerah pemilihan (dapil) harus mengguggurkan atau tidak mengikutsertakan parpol sebagai peserta pemilu di dapil tersebut.

Menanggapi hal itu, Andreas menegaskan PDIP tidak terlalu mempermasalahkan. Dia mengungkapkan syarat terkait kuota caleg perempuan telah dipenuhi di mayoritas wilayah.

Andreas pun menyatakan bahwa keputusan MK harus dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat atau final and binding.

"Keputusan MK artinya final and binding, artinya harus dilaksanakan. Sehingga partai harus memenuhi kewajiban 30 persen caleg perempuan dalam daftar caleg di dapil."

"Untuk PDI Perjuangan bukan hal yang sulit karena PDIP mempunyai kader perempuan di setiap tingkatan dan selalu berupaya memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan," lanjutnya menjelaskan.

Baca Juga

Respons Putusan MK soal Penghitungan Kerugian Negara Hanya oleh BPK, KPK Segera Terbitkan Surat Edaran

Bahkan ia akui, 

"Selama ini di beberapa daerah seperti Aceh dan Sumbar memang tidak mudah, tetapi selama ini partai selalu berupaya untuk memenuhi dengan mempersiapkan caleg-caleg perempuan sejak jauh hari," ujarnya.

Selain itu, ia ungkapkan, bahwa kesulitan terjadi karena kemungkinan masih tertanamnya kultur bahwa dunia politik adalah urusan laki-laki.

"Di beberapa daerah terutama untuk di daerah, politik itu urusan laki-laki. Mungkin ini masalah kultur," katanya.

Selain itu, Andreas juga menyoroti soal besarnya biaya dalam mencalonkan diri sebagai caleg.

Besarnya biaya, sambungnya, semakin memperkecil keinginan perempuan untuk maju dalam kontestasi pemilu.

Andreas pun mengakui bahwa hal tersebut berujung pada fenomena anggota dewan yang terpilih merupakan istri atau anak perempuan dari pejabat daerah.

"Saya duga dukungan finansial pasti berpengaruh karena untuk menjadi caleg kan perlu finansial yang cukup. Sehingga tidak heran kalau banyak caleg perempuan yang terpilih adalah istri atau anak pejabat daerah," katanya.

Dia pun menyatakan demi mengatasai problem tersebut, maka PDIP telah menyiapkan kader-kader perempuan yang ada untuk maju menjadi caleg.