Bukan Soal KUM, Mendiktisaintek Bongkar Motif Asli WNI di Denmark Palsukan Riset Internasional

Jakarta, tvOnenews.com - Skandal fabrikasi riset internasional yang menyeret Warga Negara Indonesia (WNI) di Denmark akhirnya menemui titik terang terkait motifnya. 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa aksi curang tersebut murni dilakukan untuk mendapatkan travel grant atau bantuan dana perjalanan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6), Menteri Brian mengklarifikasi bahwa para pelaku bukanlah tenaga pendidik, sehingga motif mereka dipastikan bukan untuk mengejar pemenuhan Kredit Unit Minimal (KUM).

"Jadi, kalau tadi disampaikan apakah ini motifnya karena KUM, itu tidak, karena mereka bukan dosen. Mereka tidak mengumpulkan KUM, tetapi motifnya adalah setelah beberapa hal kami dapati, mereka ingin mendapatkan travel grant," tegas Brian di Kompleks Parlemen.

Brian menjelaskan bahwa dalam dunia akademik global, banyak lembaga donor atau panitia penyelenggara yang menawarkan bantuan finansial bagi peneliti muda agar bisa menghadiri konferensi bergengsi. Peluang inilah yang kemudian disalahgunakan oleh para oknum tersebut.

"Jadi, memang ada beberapa lembaga yang memberikan bantuan untuk dosen-dosen muda menghadiri konferensi internasional peneliti-peneliti muda. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan secara tidak bijak oleh oknum-oknum ini," tambahnya.

Baca Juga

UU Reforma Agraria Atur Lembaga di Bawah Presiden hingga Pembatasan Penguasaan Tanah

Menteri yang juga dikenal produktif dalam publikasi jurnal ilmiah ini sangat menyesalkan tindakan tersebut. 

Menurutnya, praktik "pemburu tiket gratis" dengan cara memalsukan riset telah melukai integritas akademisi Indonesia lainnya yang benar-benar berdedikasi dan bekerja keras.

"Secara etika ini kan mencoreng nama baik peneliti di Indonesia. Kami melihat juga banyak peneliti Indonesia yang sangat kredibel, yang sangat bagus, yang berdedikasi tinggi, tentu namanya menjadi tidak bagus karena hal-hal yang seperti ini," keluh Brian.

Meski demikian, pemerintah menghadapi tantangan dalam memberikan hukuman.

Lantaran para terduga pelaku bukan berstatus dosen atau pegawai di bawah naungan kementeriannya, sanksi administratif kepegawaian tidak bisa dijatuhkan begitu saja.

Saat ini, tim hukum Kemdiktisaintek tengah berupaya mencari celah agar kasus ini bisa dibawa ke ranah pidana demi memberikan efek jera sekaligus melindungi martabat peneliti yang jujur.