Kawal Program Prioritas Presiden, BSKDN Gencarkan Monitoring dan Evaluasi di Daerah: Tidak Boleh Berjalan Terpisah

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tengah memperkuat upaya pengawalan Program Direktif Presiden di daerah melalui Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menghimpun pengalaman, masukan, serta berbagai temuan dari pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan lapangan.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungoi, menegaskan bahwa program prioritas nasional harus berjalan selaras dengan perencanaan dan penganggaran daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

"Program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar setiap program dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah," ujar Yusharto di Lorin Solo Hotel, Kota Surakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Yusharto, keberhasilan Program Direktif Presiden sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, didukung tata kelola yang baik serta sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda strategis yang memerlukan dukungan seluruh jajaran pemerintahan.

Baca Juga

Pemerintah Minta Otoritas Kabupaten Tuntaskan Penegasan Batas Desa

Yusharto menambahkan, BSKDN berperan mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri melalui penguatan analisis kebijakan serta monitoring dan evaluasi berbasis data.

Untuk mendukung peran tersebut, BSKDN terus mengembangkan fungsi Policy Hub sebagai pusat integrasi data, analisis, informasi lapangan, rekomendasi kebijakan, hingga pengambilan keputusan.

"Melalui forum ini, kami di BSKDN tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menghimpun berbagai insight dari daerah terkait capaian, tantangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Masukan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya evaluasi rutin untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal di daerah.