Yusril Sorot Dugaan Penyimpangan Layanan Keimigrasian dan Praktik Memperdagangkan Prosedur: Tak Ada yang Kebal Hukum

Jakarta, tvOnenews.com-Pemerintah memiliki sikap tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik.

"Tidak ada jabatan yang dapat menjadi pelindung bagi penyimpangan dalam pelayanan publik, tidak ada jabatan yang boleh dipakai sebagai perisai. Dalam negara hukum, kekuasaan tunduk kepada hukum," tutur Yusril dalam kegiatan konsolidasi bersama tiga kementerian teknis di bawah Kemenko Kumham Imipas, di Jakarta, Senin.

Dengan demikian terkait proses hukum yang sedang berjalan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian, Menko Kumham Imipas meminta seluruh jajaran menghormati kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Ia pun meminta seluruh aparatur negara menjaga integritas, profesionalisme, serta memastikan layanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel.

Yusril mengingatkan penyimpangan dalam pelayanan publik bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Praktik memperdagangkan prosedur, menurut dia, akan membuat masyarakat merasa keadilan dapat dibeli dan pada akhirnya merugikan pegawai yang bekerja secara jujur.

Baca Juga

Silmy Karim Jadi Tersangka Korupsi, Yusri Ihza Mahendra Bongkar Langkah Kemenkokumham Imipas

Dia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelayanan publik, mulai dari kejelasan biaya, waktu pelayanan, hingga dasar hukum yang digunakan dalam setiap proses layanan.

“Kalau ada biaya, sebutkan biaya resminya. Kalau ada waktu layanan, sebutkan waktunya. Jangan buat masyarakat bergantung kepada orang dalam untuk mendapatkan haknya,” katanya.

Dia meminta para pimpinan unit kerja, kepala kantor wilayah, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT), agar lebih peka terhadap berbagai tanda penyimpangan di lingkungan kerja masing-masing, termasuk pola layanan yang tidak wajar, keluhan masyarakat yang berulang, hingga gaya hidup pegawai yang tidak sesuai kewajaran.

Yusril menegaskan bahwa pemimpin yang baik tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi harus turun melihat, bertanya, mendengarkan, dan memastikan standar pelayanan benar-benar berjalan di lapangan.

Selain menekankan pengawasan internal, dirinya turut menyampaikan dukungan pemerintah dan apresiasi kepada para pegawai yang selama ini menjaga integritas dan menolak penyimpangan. Ia meminta agar pegawai yang bekerja jujur dilindungi dan tidak dikucilkan.