Tiga Cara Jitu Hadapi Tekanan Fiskal Menurut Chatib Basri, Ekonom Senior: Bisa Diperbaiki

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri saat ini sedang disorot sebagian publik hingga elite politik. Pasalnya, ia pernah menyebutkan tiga cara jitu hadapi tekanan fiskal.

Bahkan, baru-baru ini, publik juga dikejutkan dengan mencuatnya kabar Chatib Basri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, pada Selasa (9/6/2026).

Dari pantauan tvOnenews.com, Chatib tiba sekitar pukul 15.35 WIB mengenakan kemeja kuning.

Ia tiba bertepatan dengan kedatangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Chatib mengaku kedatangannya ke Istana untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

“Mau ketemu (Prabowo) kan,” jelas dia.

Baca Juga

APBN Harus Tetap Fleksibel di Tengah Ketidakpastian, Begini Strategi Pemerintah

Saat ditanya akan membahas apa dengan Presiden Prabowo, Chatib meminta media untuk bertanya kepada Luhut.

“Tanya Pak Luhut. Tuh ada, ramai-ramai kok,” tegas dia.

Chatib pun enggan menjawab saat namanya disebut santer menjadi kandidat Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Saya enggak tahu,” jelasnya.

Sebelumnya, Chatib Basri pernah menyebutkan, bahwa tugas Menkeu dalam menghadapi tekanan fiskal sebenarnya sederhana.

Ia menyebutkan, tugas menkeu sederhana karena hanya memiliki tiga pilihan kebijakan, yakni menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.

Karena menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini semakin sempit di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," ucap Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Bahkan, ia jelaskan pemerintah pada dasarnya hanya bisa meningkatkan penerimaan negara, memangkas pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang.

"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). As simple as that," bebernya.

Namun, Chatib menilai menaikkan pajak bukan pilihan realistis dalam kondisi ekonomi saat ini, karena berpotensi semakin menekan aktivitas usaha dan daya beli masyarakat.

"Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.

Sementara, opsi menambah utang juga dinilai tidak ideal lantaran biaya pinjaman sedang mahal seiring tingginya suku bunga global.

"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," jelasnya.

Karena itu, ia menilai langkah yang paling memungkinkan adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga kredibilitas fiskal.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," katanya.

Chatib mengatakan kekhawatiran investor saat ini lebih banyak berkaitan dengan keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, Chatib mencontohkan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sudah meningkat sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah terjadi.

Menurutnya, sekitar 23 persen pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh kenaikan risiko fiskal yang tercermin dalam CDS.

"Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujar Chatib Basri.

Kemudian, dalam paparannya, ia juga mengingatkan, kemampuan pemerintah menambah utang tidak hanya ditentukan oleh rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), melainkan juga oleh kemampuan penerimaan negara untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Selain itu, Chatib menilai ruang fiskal Indonesia relatif terbatas karena rasio pajak masih rendah sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara. (aag)