Menko Zulhas Bongkar Ada Penyimpangan MBG, Belanja Bahan Baku Tak Serap Pertumbuhan Ekonomi Desa
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menemukan berbagai pelanggaran tata kelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menghambat tujuan utama Presiden Prabowo Subianto menjadikan program tersebut sebagai penggerak ekonomi desa dan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, program MBG sejatinya tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa, kecamatan, hingga pelaku usaha mikro lokal.
Meski demikian, hasil evaluasi terbaru menunjukkan masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan tata kelola sesuai ketentuan.
“Saudara-saudara, SPPG yang sudah berjalan dengan baik juga banyak, bukannya tidak ada, banyak ya. Dan sudah kita buat tata kelolanya dan ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola,” kata Zulhas di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Menurut Zulhas, pemerintah sejak awal telah menetapkan bahwa kebutuhan bahan baku dapur MBG harus dipasok dari lingkungan sekitar agar manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat setempat.
“Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut, apakah Koperasi Desa Merah Putih, apakah BUMDes, apakah UMKM atau usaha desa lainnya. Oleh karena itu, SPPG itu mesti supplier-nya banyak,” ujarnya.
Skema tersebut dirancang agar anggaran negara yang digelontorkan melalui MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga menciptakan permintaan bagi petani, peternak, koperasi, badan usaha milik desa, dan UMKM di daerah.
Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bersama tim menemukan berbagai penyimpangan yang menyebabkan tujuan tersebut belum berjalan optimal.
“Nah, itu juga banyak ditemukan oleh Bu Nanik dan teman-teman, banyak terjadi pelanggaran karena atas perintah Bapak Presiden, SPPG ini harus bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah dan kecamatan,” tegas Zulhas.
Ia mencontohkan bagaimana pelaksanaan yang sesuai tata kelola dapat memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Salah satunya terjadi di Jawa Timur ketika BGN meningkatkan penyerapan telur dari peternak lokal saat harga mengalami penurunan.
“Seperti contoh di Jawa Timur harga telur turun itu bisa diangkat oleh BGN karena belanjanya di situ, misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya,” katanya.
Menurut pemerintah, model seperti itulah yang ingin diperluas ke seluruh daerah. Dengan belanja bahan pangan langsung dari masyarakat setempat, program MBG diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas.
Selain persoalan tata kelola, pemerintah juga tengah melakukan verifikasi terhadap jumlah penerima manfaat yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan program.
“Informasi terakhir sampai sekarang laporan dari BGN ada 63,1 juta penerima manfaat, ini yang dipastikan. Ya, 63 juta ini betul apa tidak, ini juga akan diperlukan data pendataan,” ujar Zulhas.
Validasi data tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran sekaligus menjadi dasar perencanaan anggaran yang akurat ke depan.
Karena itu, pemerintah memberikan mandat kepada manajemen baru BGN untuk melakukan penataan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, mulai dari tata kelola, rantai pasok, data penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
“Oleh karena itu, perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan Wakil Kepala dan tim yang baru, manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting, program pokok dan kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh bisa sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan harapan kita semuanya,” tegasnya. (agr)
Load more