Polres Morotai Didesak Serius Tangani Kasus Judol yang Diduga Libatkan Sekda Pulau Morotai

Ia juga mengingatkan bahwa praktik judi online saat ini telah menjadi perhatian nasional dan pemerintah pusat telah menyatakan perang terhadap aktivitas tersebut. 

Karena itu, menurutnya, upaya pemberantasan judi online harus dilakukan secara konsisten tanpa memandang latar belakang pelakunya.

"Kalau masyarakat biasa bisa diproses hukum karena terlibat judi online, maka pejabat publik juga harus diperlakukan sama. Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diterapkan. Tidak boleh ada kesan hukum dipermainkan atau dipilih-pilih dalam penerapannya," katanya.

Kopra Institute berharap Polres Pulau Morotai segera memberikan kepastian hukum terkait dugaan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

"Ini bukan semata-mata soal individu, tetapi menyangkut wibawa hukum dan komitmen negara dalam memberantas judi online. Karena itu kami meminta Polres Morotai membuktikan kepada publik bahwa hukum masih berdiri tegak dan berlaku sama bagi semua warga negara," pungkasnya. (muu)

Baca Juga

Kabar Bahagia untuk Nelayan Maluku Utara, Sherly Tjoanda Genjot Bantuan Mesin Kapal hingga Akses BBM Subsidi