Qodari Bilang Program MBG Tak Bisa Dihentikan karena Bagian dari Kontrak Politik Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan. Karena, kata dia, program itu merupakan kontrak politik yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye pada 2024 lalu.

Ia menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun lalu, Prabowo telah memaparkan berbagai program prioritas kepada masyarakat, termasuk program MBG. 

"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," kata Qodari, dikutip Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menambahkan program MBG lahir dari tujuan yang mulia, yakni mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani karena berpotensi memengaruhi tumbuh kembang generasi muda.

Meski mengakui pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan, Qodari menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program. 

Sebaliknya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar pelaksanaannya semakin optimal.

Baca Juga

Kepala Bakom Qodari Sebut Program 3 Juta Rumah Sudah Tembus 324 Ribu Unit

Ia mengatakan pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki tata kelola program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," ujarnya.

Di sisi lain, MBG bukan satu-satunya program yang dijalankan sebagai bagian dari mandat politik Presiden Prabowo. Berbagai kebijakan lain juga dirancang untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia mencontohkan langkah pemerintah dalam menghentikan praktik kecurangan ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah. 

Maka itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menuntaskan program-program yang telah dijanjikan selama masa jabatannya.