Mulai 1 Juli B50 Resmi Meluncur, Pakar Nilai Ada Potensi Perkuat Devisa dan Ketahanan Energi

Jakarta, tvOnenews.com — Mulai 1 Juli 2026, pemerintah resmi menerapkan mandatori biodiesel B50 secara nasional, sebuah kebijakan yang digadang-gadang mampu menghentikan impor solar, menghemat devisa hingga Rp157 triliun, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono mengatakan, penggunaan B50 berpotensi memangkas kebutuhan impor energi yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).

Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun per tahun. Menurut Hendry, target tersebut realistis selama kesiapan bahan baku, kapasitas produksi biodiesel, dan dukungan pembiayaan telah diperhitungkan secara matang.

Ia menilai mandatori B50 bukan sekadar kebijakan energi, melainkan bagian dari strategi besar membangun ketahanan energi nasional di tengah tingginya volatilitas harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” katanya.

Baca Juga

Dua Tahun Memimpin: Prabowo Berhasil Stop Impor Solar Ganti B50, Negara Hemat Rp170 Triliun

Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut juga diyakini akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Peningkatan kebutuhan biodiesel diperkirakan mendorong investasi baru, meningkatkan utilisasi industri pengolahan, serta memperkuat rantai nilai sektor perkebunan sawit.

Lebih jauh, Hendry menilai Indonesia berpeluang menjadi negara terdepan dalam pemanfaatan biodiesel berkadar tinggi, melampaui banyak negara yang masih menggunakan campuran biodiesel pada level yang lebih rendah.

“Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan peningkatan kebutuhan bahan baku sawit harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan inovasi teknologi agar tidak mendorong ekspansi perkebunan yang berpotensi menimbulkan deforestasi.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri menilai, peningkatan mandatori dari B40 menjadi B50 merupakan langkah yang tepat dari sisi ekonomi nasional karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel dengan porsi lebih tinggi juga diyakini mampu menekan emisi kendaraan karena kandungan bahan bakar fosil semakin berkurang.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” kata Rishal.

Program B50 merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang kebijakan biodiesel nasional yang dimulai dari B20 pada 2016, meningkat menjadi B30 pada 2020, lalu B35 pada 2023, hingga akhirnya mencapai tahap implementasi penuh B50 pada pertengahan 2026 setelah melalui serangkaian uji coba intensif.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan implementasi B50 tidak hanya menghemat devisa negara, tetapi juga mampu menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor terkait.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 pada 2026.

Hasil uji coba yang dilakukan pada sektor otomotif menunjukkan performa bahan bakar tetap andal dan aman, sementara pengujian pada sektor strategis lain seperti alat berat dan perkeretaapian akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun. (agr/ree)