Pemerintah Didesak Manfaatkan Fase Transisi Ekspor Satu Pintu

Jawahir secara khusus mengkritik frasa “tingkat kewajaran” yang tertuang di dalam PP No.24 Tahun 2026/ Menurutnya, absennya parameter kuantitatif yang jelas dalam frasa tersebut menjadi celah paling berbahaya yang dapat disalahgunakan.

“Kekuatan yang absolut yang diberikan ke PT DSI ketika tidak memiliki penyeimbang pasar otomatis akan memicu berbagai risiko, di antaranya kartelisasi harga yang lahir akibat absennya mekanisme koreksi pasar yang alami,” jelas Jawahir.

Celah ini dikhawatirkan Jawahir membuka ruang bagi selisih margin logistik yang tidak transparan, negosiasi harga preferensi secara privat dan praktik transfer pricing internal.

Fase Transisi Kritis

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, menggarisbawahi bahwa fase transisi menuju awal 2027 adalah momentum paling krusial. 

Jika pada fase ini kendala teknis dan regulasi gagal dimitigasi, pemerintah disarankan tidak memaksakan implementasi penuh.

Baca Juga

Danareksa Investments Resmi Diluncurkan Usai Merger Empat Manajer Investasi, AUM Gabungan Tembus Rp170 Triliun

"Pada fase transisi ini, kalau berhasil, kebijakan otomatis berjalan ke fase implementasi penuh. Tapi kalau masih banyak kendala, PP ini juga bisa kemudian ditunda,” kata Tauhid.

Tauhid lantas mengkritisi payung hukum kebijakan ini. Menurutnya landasan ideal dari kebijakan ini seharusnya diatur melalui UU, seperti UU Perdagangan, bukan sekedar PP. 

Dia mengkhawatirkan margin operasional yang diambil PT DSI sebagai middleman justru akan membebankan biaya baru yang menekan harga jual petani sawit dan penambang skala kecil di hulu.

Sementara, Wakil Kepala Kajian Iklim Bisnis dan Global Value Chain (GVC) LPEM-FEB UI, Christina Ruth Elisabeth menilai PT DSI berpotensi menciptakan dualisme berbahaya: monopoli di pasar ekspor internasional sekaligus monopsoni bagi produsen domestik. Sebagai pembeli tunggal di dalam negeri, lembaga ini memiliki kuasa penuh mendikte para produsen lokal.

Ruth Elisabeth juga mengingatkan kewajiban pemerintah untuk menotifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) supaya tidak dituduh melanggar prinsip non-diskriminasi. 

Ia melihat adanya risiko penurunan ekspor CPO ke Uni Eropa akibat sulitnya pemenuhan standar ketertelusuran (traceability) ISPO dalam skema satu pintu. 

Lebih lanjut Ruth mendesak pemerintah merombak desain kelembagaan PT DSI dengan membedakan antara regulator, operator, dan pengawas sebelum fase transisi berakhir.