Pemerintah Didesak Manfaatkan Fase Transisi Ekspor Satu Pintu

"Harus ada pemisahan fungsi kelembagaan. Pilihan yang paling tepat adalah DSI sebagai operator komersial saja, sehingga mengurangi distorsi di pasar," ujarnya.

Rekomendasi Taktis

Untuk memastikan cita-cita kedaulatan ekonomi ini tidak menjadi inefisiensi baru, Reform Syndicate menyodorkan lima rekomendasi taktis kepada pemerintah:

1. Pemisahan Kekuasaan: Menegakkan batas tegas antara peran regulator (kementerian), operator komersial (PT DSI), dan pengawas.

2. Benteng Independensi: Membentuk dewan pengawas independen yang dilengkapi sistem perlindungan saksi/peniup peluit (whistleblower system).

3. Anti-Oligarki: Menjamin akses dan perlakuan setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di daerah.

4. Audit Berbasis Outcome: Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan wajib diaudit secara berkala oleh lembaga independen.

5. Mekanisme Sunset Review: Menyediakan klausul evaluasi total yang memungkinkan kebijakan ini direvisi atau bahkan dihentikan jika terbukti merugikan daya saing nasional.

Sebagai informasi, Reform Syndicate adalah lembaga pemikiran (think-tank) yang berfokus pada kajian kebijakan publik, reformasi ekonomi, dan penguatan tata kelola di Indonesia. Melalui Discourse Forum, Reform Syndicate berkomitmen menghadirkan dialektika sehat demi kemajuan bangsa. (muu)