Kemendikdasmen Bongkar Masalah Pendidikan RI, dari Guru Tak Merata hingga Sekolah Rusak

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta dukungan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kerja sama lintas sektor dinilai perlu dilakukan secara terkoordinasi agar dampaknya dapat diukur secara jelas dan tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan selama ini kerja sama di bidang pendidikan masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dengan baik.

“Kita ingin mengubah pola kerja sama di bidang pendidikan yang selama ini terfragmentasi sendiri-sendiri dan kurang terkoordinasi, karena masing-masing punya jalan sendiri. Ke depan, dampaknya harus bisa diukur sehingga bisa lebih tepat sasaran dan akuntabel,” kata Suharti dalam diskusi “Menavigasi Lanskap Pendidikan dan Kesehatan Indonesia 2025” di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Suharti, Kemendikdasmen bukanlah pihak yang menjadi penerima manfaat dalam kerja sama tersebut. Ia menegaskan, penerima manfaat utama adalah anak-anak Indonesia, sementara kementerian hanya berperan sebagai mitra kerja.

“Kemendikdasmen menyambut baik rencana kerja sama dengan Filantropi Indonesia untuk sama-sama membangun pendidikan. Visi Kemendikdasmen sama dengan negara lain yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Semua anak di Indonesia harus punya peluang yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu,” ujarnya.

Sementara itu, Research Analyst Katadata Insight Center, Kanza Nabeela Putri, mengatakan sektor filantropi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

Sekolah Desa Berdaya Sambangi Kolam dan Sawah di Kalimantan Barat

Namun demikian, menurutnya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program filantropi di Indonesia. Mulai dari ketimpangan distribusi bantuan, keterbatasan pendanaan, hingga regulasi yang dinilai belum adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kanza menjelaskan, perkembangan sektor filantropi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup pesat dengan dukungan dari sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Meski begitu, manfaat program belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Sebagian besar program filantropi masih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur lebih baik seperti Jawa dan Sumatera. Sementara itu, daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai,” kata Kanza.