Aceh Masuki Masa Rehabilitasi-Rekontruksi, Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp59 Triliun
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia mengungkap jika wilayah Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) akan memasuki masa masa rehabilitasi-rekonstruksi atau post disaster pasca diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor 2025 silam.
Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA mengatakan tahapan beru itu akan terlaksana pada 1 Agustus 2026 usai masa transisi darurat berakhir pada 30 Juli 2026.
Safrizal menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan dana berkisar Rp59 triliun pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi khusus wilayah Aceh.
- Istimewa
Ia memastikan masa rehabilitasi dan rekonstruksi akan terlaksana pada 1 Agustus dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Menurutnya dari Rp59 triliun tersebut dibagi dalam tiga tahapan yakni untuk tahun 2026, 2027, dan 2028.
Untuk tahun 2026 proses penggunaan anggaran telah berlangsung sejak proses tanggap darurat dimulai dengan toyal anggaran Rp36 triliun dengan catatan masih berjalan hingga Desember nanti.
“Kita harus berkejaran dengan waktu. Untuk tahun 2027 dialokasikan 32 triliun, dan sisanya untuk tahun 2028,” kata Safrizal saat menghadiri podcast UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia, Kamis (23/7/2026).
Safrizal menjelaskan dari tiga provinsi yang terdampak bencana, Aceh menjadi wilayah mendapatkan anggaran terbesar.
Ia menekankan bencana hidrometeorologi Sumatera pada tahun 2025 silam paling luas yang pernah terjadi di Indonesia berbeda dengan gempa bumi dan tsunami yang terjadi tahun 2004.
“Dalam hal jumlah korban, gempa bumi dan tsunami Aceh merupakan yang paling besar. Tapi kalau skala kerusakan, bencana hidrometeorologi ini sangat luas. Terjadi di 18 kabupaten/kota,” kata Safrizal.
Kendati menjadi sejarah kelam dalam bencana di Indonesia, Safrizal menekankan jika pemerintah telah hadir sejak hari pertama bencana yang terjadi di Sumatera-Aceh.
Ia menyebut sejak hari pertama bencana, pemerintah telah bekerja bersamaan dengan pihak swasta dan warga yang ikut turun tangan.
“Saat itu pemerintah bersama swasta dan masyarakat umum bergerak secara bersama untuk membantu para penyintas. Sungguh luas dan besar musibah itu,” kata Safrizal.
Sementara itu, Safrizal menjelaskan pembangunan dan pembenahan ruas jalan nasional langsung dilakukan sejak 25 Januari 2026.
Ia mengklaim data yang ada saat ini mencatat 46 ruas jalan nasional telah mencapai fungsionalitas 100 persen termasuk 23 unit jembatan nasional yang rusak sebagian atau rusak total kini juga telah 100 persen fungsional.
Dari 1.638 jalan daerah yang telah dibenahi mencapai 1.543 ruas dengan persentase mencapai 94,20 persen sedangkan 380 unit jembatan telah diperbaiki dari total 655 jembatan rusak.
Pada sektor pendidikan tercatat 3.120 sekolah terdampak bencana diklaim telah melakukan aktivitas belajar mengajar 100 persen dengan pelaksanaan di tenda darurat serta menumpang pada bangunan lain yang telah rampung direhabilitasi.
Pada sektor kesehatan diklaim 867 Puskesmas terdampak telah beroperasi normal sepenuhnya.
Sementara, dari 104 unit bangunan fasilitas kesehatan yang diverifikasi Kementerian PU sebanyak 11 faskes selesai direhabilitasi, 1 sedang direhabilitasi, 52 faskes selesai dibersihkan dan siap direhabilitasi, 2 selesai dibangun sebagai faskes darurat persiapan relokasi, 4 unit akan direlokasi, dan 28 unit faskes dinyatakan tidak ditangani Kemen PU karena kerusakannya tidak terkait langsung dengan bencana.
Dari target pembangunan 18.943 unit huntara di Aceh, sebanyak 18.861 unit telah selesai dikonstruksi atau 99 persen rampung dengan 18.784 unit di antaranya telah dihuni aktif oleh keluarga pengungsi.
Safrizal menyampaikan pembangunan kembali Aceh harus mampu mencapai tujuan utama, yaitu memulihkan kemanusiaan.
Oleh karena itu, pihaknya menekankan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama pemulihan.
“Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua,” pungkasnya.(raa)
Load more