Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji Jaksa Meski Sudah Ditahan di Rutan KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah resmi ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (24/7/2026) malam.

Febrie resmi ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Febrie rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 23.20 WIB di Kejagung pada Jumat malam.

Ia mengaku jika dirinya sudah dilakukan penahanan usai diperiksa sebagai tersangka.

"Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan," katanya.

Febrie Masih Terima Gaji

Baca Juga

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengatakan bahwa Febrie Adriansyah masih menerima gaji meski telah mundur dari posisi Jampidsus.

Rudi menegaskan bahwa Febrie masih berstatus jaksa karena perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya belum memiliki kekuatan hukum tetap.

"Iya (menerima gaji, red.), belum ada putusan, 'kan?" katanya di Kejagung Jakarta pada Jumat (24/7/2026).

Ia juga mengatakan bahwa penanganan pelanggaran kode etik Febrie akan dilaksanakan usai proses pidana selesai.

Pada Jumat ini, Febrie dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU.

Panggilan pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya usai yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pada Rabu (22/7) karena alasan kesehatan.

Sebelumnya, tim penyidik pada Kejagung yang disebut Tim 9 menerbitkan surat penyidikan baru (sprindik) baru untuk kasus dugaan TPPU. Sprindik baru itu bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa sprindik baru itu diterbitkan usai pihak Kejagung menerima berkas perkara dan barang bukti emas 74 kilogram dan valuta asing senilai ratusan miliar dari Polri.

Kejagung juga telah menerbitkan tiga sprindik seusai menerima pengalihan perkara dari Polri sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Pertama, sprindik bernomor 43 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT KNI.

Kedua, sprindik nomor 44 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga menjadi pemicu pemadaman listrik (blackout).