Sasar 10 Ribu Warga Belum Rekam KTP-el, Dukcapil Percepat Penataan Data Penduduk di Nabire

Jakarta, tvOnenews.com – Program Rebranding Dukcapil melalui pelayanan Jemput Bola (Jebol) Administrasi Kependudukan yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire menjadi langkah percepatan penataan data kependudukan di Papua Tengah. 

Program tersebut menyasar sekitar 10 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dan program pemerintah.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–25 Juli 2026 dibuka oleh Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun bersama Bupati Nabire Mesak Magai. 

Pembukaan ditandai dengan penabuhan gendang adat, penyerahan plakat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta penyerahan simbolis dokumen kependudukan kepada masyarakat. Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan di Distrik Makimi dengan peninjauan langsung pelayanan oleh Komarudin, Bupati, dan Wakil Bupati Nabire.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pembaruan data kependudukan merupakan fondasi penting agar seluruh program pemerintah dapat tepat sasaran.

Menurutnya, banyak usulan bantuan pemerintah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena data penerima tidak sesuai dengan basis data resmi kependudukan.

Baca Juga

Pemerintah Bantu Korban Gempa NTT, Terbitkan Kembali Dokumen Hilang

"Sepuluh ribu beasiswa yang diajukan, setelah diverifikasi hanya sekitar dua hingga tiga ribu yang lolos. Karena itu semua data harus terintegrasi dengan data resmi Dukcapil agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," ujar Komarudin.

Ia juga menegaskan dokumen kependudukan kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik untuk memperoleh bantuan sosial maupun mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, transportasi, hingga pengurusan sertifikat tanah.

"Sekarang mau beli tiket harus punya KTP. Mengurus sertifikat tanah juga harus punya data kependudukan. Begitu juga untuk bansos, semuanya membutuhkan data yang valid," katanya.

Komarudin mengimbau masyarakat Papua Tengah agar proaktif mengurus dokumen kependudukan karena seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Ia juga meminta pemerintah daerah menggerakkan seluruh aparatur hingga tingkat RT, RW, kepala kampung, dan kepala distrik untuk memastikan seluruh warga terdata.

Melalui Tim Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang dipimpin Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan Adminduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Ahmad Ridwan, pihaknya menghadirkan pelayanan langsung ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau masyarakat. Selama dua hari pertama pelaksanaan, layanan berhasil menerbitkan 1.398 dokumen kependudukan.

"Pada pelayanan di Distrik Wanggar, Rabu (22/7), diterbitkan 566 dokumen, terdiri atas perekaman dan pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Surat Keterangan Pindah WNI, akta kelahiran, akta kematian, hingga akta perkawinan," ungkap Ahmad Ridwan.

Sementara itu, pelayanan di Distrik Makimi pada Kamis (23/7) meningkat menjadi 832 dokumen, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan jemput bola.

Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pembenahan administrasi kependudukan menjadi prioritas pemerintah daerah karena masih banyak masyarakat, khususnya di kampung-kampung dan wilayah terpencil, yang belum memiliki dokumen kependudukan.

"Ini tugas dan tanggung jawab besar bagi kami pemerintah untuk mendata kembali seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire," ujar Mesak.

Menurutnya, data kependudukan yang akurat sangat menentukan kualitas pelayanan publik, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penyusunan kebijakan daerah, hingga memastikan anak-anak dapat terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ia menambahkan pemerintah daerah akan melakukan pembenahan data secara bertahap dalam satu hingga dua tahun ke depan, termasuk memperbarui data warga yang telah meninggal dunia maupun warga yang telah berdomisili di Nabire tetapi masih menggunakan identitas dari daerah lain.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Nabire Yohanes Pigome menjelaskan layanan jemput bola kali ini menargetkan sekitar 10 ribu warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Menurut Yohanes, dari sekitar 120 ribu penduduk wajib KTP di Kabupaten Nabire, baru sekitar 110 ribu orang yang telah melakukan perekaman KTP elektronik.

Ia menyebut Kabupaten Nabire mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan program nasional jemput bola Ditjen Dukcapil di Provinsi Papua Tengah.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mempercepat perekaman dan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit menjangkau layanan administrasi kependudukan," kata Yohanes.

Melalui kolaborasi Ditjen Dukcapil, Pemerintah Kabupaten Nabire, serta dukungan Komisi II DPR RI, program Rebranding Dukcapil diharapkan mampu mempercepat terwujudnya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi pelayanan publik yang semakin efektif dan inklusif.