Dirut Kebun Binatang Surabaya Diduga Korupsi Pakan Hewan hingga Rp10,2 M, DPR: Keji!

Jakarta, tvOnenews.com - Dana pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) diduga dikorupsi hingga Rp10,2 miliar.

Dugaan korupsi hingga puluhan miliar itu mengundang reaksi keras anggota DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengaku geram terhadap mantan Direktur Utama KBS, Chairul Anwar yang diduga menilap anggaran negara senilai Rp10,2 miliar.

Korupsi yang diduga berlangsung 2013-2024 ini membuat sejumlah satwa di KBS kelaparan. Bahkan banyak satwa yang penderitaan, hingga menimbulkan kematian sejumlah satwa ikonik di KBS, seperti gajah Dumbo, harimau Sumatera Melani, hingga orang utan Bety.

“Siapa yang tidak geram mengetahui ternyata beberapa kejadian ada hewan di KBS yang mati ternyata karena uang pakan dan pemeliharannya dikorupsi. Tindakan pelaku sangat keji dan sadis,” kata Daniel Johan, di Jakarta pada Senin (27/7/2026).

Sumber :

• Dokumentasi DPR RI

Menurutnya, merampas hak satwa yang tak berdaya adalah bentuk hilangnya rasa kemanusiaan.

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Audit Nasional Lembaga Konservasi Buntut Dirut KBS Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 M

“Bayangkan betapa jahat perbuatan pelaku. Hak hewan saja diambil, betapa pelaku tidak punya hati nurani. Walaupun hewan, mereka adalah makhluk hidup yang punya hak untuk diperlakukan dengan baik,” ungkap Daniel.

Ia menambahkan, hal yang membedakan kasus ini dengan korupsi di sektor pembangunan fisik adalah korbannya yang tidak bisa membela diri.

“Yang paling membuat miris adalah, korupsi dilakukan terhadap hewan, makhluk hidup yang tidak bisa protes saat diperlakukan tidak adil,” tukasnya.

Merespons penetapan tersangka oleh Kejati Jawa Timur, Daniel mendesak agar aparat tidak berhenti pada satu nama. 

Seluruh jaringan dan pihak yang menikmati aliran dana haram tersebut harus diseret ke meja hijau.

Sumber :

• Istimewa/Instagram @mood.jakarta

“Pelaku harus mendapat hukuman tegas, dan penegak hukum harus bisa menemukan semua pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” desak Daniel.

“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” tuturnya menambahkan.

Lebih jauh, Daniel menjabarkan bahwa satwa-satwa di lembaga konservasi sangat bergantung pada tata kelola manusia. Keserakahan oknum pengelola secara langsung merusak sistem perlindungan satwa nasional.