DPR Desak Pemerintah Audit Nasional Lembaga Konservasi Buntut Dirut KBS Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 M

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendesak pemerintah melakukan audit nasional secara menyeluruh terhadap semua lembaga konservasi di bawah pengawasan negara.

Hal itu disampaikan Daniel usai terbongkarnya skandal korupsi dana pakan dan pemeliharaan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) senilai Rp10,2 miliar.

Daniel menjelaskan, nantinya audit yang dilakukan terhadap kebun binatang, taman satwa, hingga taman safari tidak boleh lagi sekadar berpatokan pada laporan administrasi internal. 

Menurutnya, evaluasi harus difokuskan pada keterkaitan langsung antara pencairan anggaran negara dengan jaminan gizi, kelayakan habitat, dan layanan kesehatan hewan.

Sumber :

• Antara

“Keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kawasan yang dilindungi atau spesies yang diselamatkan, tetapi juga oleh integritas tata kelola lembaga yang diberi mandat memelihara satwa,” kata Daniel dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (27/7/2026).

Baca Juga

Soal Kematian Terduga Pencuri Ayam, Komisi III: Main Hakim Sendiri Rusak Supremasi Hukum dan Nilai Kemanusiaan

Ia mendorong terciptanya mekanisme pengawasan ketat yang mampu mendeteksi penyelewengan dana sebelum berdampak fatal pada satwa. 

“Pemerintah juga harus membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja, sehingga belanja yang berkaitan dengan pakan satwa, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi dapat diawasi secara lebih akuntabel,” tutur dia.

Perlunya langkah preventif berupa audit dan sistem pengawasan yang transparan ini, menurut Daniel, disebabkan oleh kerentanan satwa yang tidak memiliki kemampuan membela diri saat hak mereka dirampas oleh oknum pengelola.

“Yang paling membuat miris adalah, korupsi dilakukan terhadap hewan, makhluk hidup yang tidak bisa protes saat diperlakukan tidak adil,” tutur dia.

Daniel menuturkan, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anggaran konservasi betul-betul digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

“Korupsi dana konservasi bukan sekadar merugikan negara saja tetapi mengancam kelestarian satwa yang dipercayakan kepada negara,” sambung Daniel.

Tersangka Buat LPJ Palsu

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan pakan hewan ini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penyidikan bermula dari sejumlah laporan, termasuk laporan yang disampaikan Wali Kota Surabaya.

Selanjutnya, Kejati Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan Kebun Binatang Surabaya untuk periode 2013 hingga 2024.