Menteri Komdigi Meutya Hafid: Waspada 3 Pola Hoaks Video Demo Jelang HUT ke-81 Republik Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, media sosial dipenuhi berbagai unggahan video demonstrasi yang memicu kekhawatiran di masyarakat. Banyak diantaranya beredar tanpa keterangan waktu, lokasi, maupun konteks yang jelas, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah sedang terjadi aksi demonstrasi besar di berbagai daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa terdapat tiga pola utama penyebaran hoaks terkait demonstrasi di media sosial. Pertama, konten yang sepenuhnya tidak pernah terjadi tetapi dibuat seolah-olah nyata. 

Kedua, video demonstrasi lama yang diunggah kembali tanpa menjelaskan waktu kejadian sehingga memberi kesan sebagai peristiwa baru. Ketiga, rekaman demonstrasi dari negara lain yang diklaim terjadi di Indonesia.

"Ada yang betul-betul hoaks karena kejadiannya tidak pernah ada. Ada yang menggunakan gambar lama dengan konteks yang berbeda. Ada pula yang menggabungkan kejadian di negara lain seolah-olah terjadi di Indonesia," kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (03/08/2026).
 
Fenomena penggunaan ulang video lama tanpa penjelasan konteks dinilai dapat menyesatkan publik. Konten-konten seperti ini sering kali memanfaatkan emosi masyarakat agar cepat viral, meski informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi terkini.

Meutya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi maupun ikut menyebarluaskan video demonstrasi yang belum dipastikan kebenarannya. 

Menurutnya, penyebaran ulang konten lama tanpa konteks dapat membentuk persepsi yang keliru dan memperkeruh situasi di ruang digital.

Baca Juga

Hoaks dan Video Lama Kembali Beredar, Pemerintah Pastikan Situasi Indonesia Tetap Kondusif

"Penyebaran informasi palsu bukan hanya persoalan konten digital. Karena informasi hoaks itu berdampak pada keputusan orang per orang dari hari ke hari. Ada yang jadi takut keluar, ada yang khawatir ketika bekerja. Menurut saya hal itu tidak tepat, tidak benar, dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta semangat nasionalisme di momen peringatan Hari Kemerdekaan," paparnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. 

Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa dipahami hanya sebagai unggahan yang muncul secara kebetulan. Kemunculan narasi dengan tema yang sama di berbagai platform dalam waktu yang hampir bersamaan serta menggunakan sudut pandang yang serupa dinilai mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk membentuk opini publik. 

"Pola narasinya juga relatif sama, yaitu mengangkat isu ketimpangan, kemiskinan, dan kesulitan ekonomi, tetapi kemudian dibingkai secara manipulatif dengan mencampurkan disinformasi, fitnah, atau informasi yang dipotong dari konteksnya," kata Iwan, Rabu (05/08/2026).

Menurut Iwan, apabila ditelaah lebih mendalam, berbagai konten tersebut tidak semata-mata berisi kritik. Ia menilai terdapat kecenderungan untuk membangun emosi negatif di tengah masyarakat, memicu rasa frustrasi, serta mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun institusi negara. 

"Ketika informasi sengaja direkayasa untuk membentuk kebencian, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan operasi propaganda yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial," sambungnya.

Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima informasi, tidak mudah terpancing oleh video yang belum jelas asal-usulnya, serta selalu melakukan verifikasi melalui sumber-sumber resmi. 

Dengan sikap kritis dan tidak mudah terprovokasi, ruang digital dapat tetap kondusif dan masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi yang dibangun dari konten lama maupun informasi yang menyesatkan. (aag)