Gubernur KDM: Utang Hajatan Bisa Sebabkan Warga Jabar Menjadi TKI Ilegal dan Korban TPPO

Kemudian, ia juga menyoroti keras praktik perjudian online. Biasanya dampak dari hal ini menyasar pada kondisi ekonomi masyarakat dan rentan dilakukan kelompok berpenghasilan rendah.

KDM memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM) saat menangani berbagai persoalan ini. Pihaknya akan melakukan pendekatan pertahanan semesta.

Pria berusia 55 tahun ini mengungkapkan upaya yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar. Pemerintah dapat memfasilitasi program pembinaan karakter.

Selain itu, Pemprov Jabar, kata dia, juga bisa menegakkan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Fungsinya tak lain untuk melindungi generasi muda dari berbagai ancaman sosial.

"Problem hari ini adalah jaringan yang digerakkan. Seluruh program yang terjadi tidak bisa dilihat hanya dari kacamata kriminalnya, tapi dari hak manusia dan sistem pertahanan semesta. Negara harus hadir membangun rasa berani untuk berbuat kebaikan," katanya.

(hap)

Baca Juga

Respons Tak Terduga Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat Ditanya Isu Maju Pilpres 2029 bersama Mas Gibran