Alasan Satu JPO "Love-Hate Relationship" yang Viral di Rasuna Said Dibongkar: Tidak Ramah Disabilitas

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan alasan pembongkaran salah satu JPO di Jalan HR Rasuna Said.

Adapun jembatan penyeberangan orang itu akhir-akhir ini viral dengan sebutan JPO "Love-Hate Relationship".

Pramono mengungkapkan alasan JPO itu dibongkar karena persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Alasannya yang satu JPO (di Rasuna Said) akan kita bongkar adalah karena betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas," ujarnya, Minggu (9/8/2026). 

Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lokasi, kata dia, terdapat perbedaan ketinggian antara akses JPO dan area sekitarnya di jembatan itu. 

"Yang lama sudah tidak ada lift, sehingga tidak mudah untuk diakses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas," katanya. 

Baca Juga

JPO Lama di Rasuna Said Dibongkar, Pramono Pilih Akses Terintegrasi yang Ramah Disabilitas

"Kalau kita sambungkan, ada beda tinggi yang cukup tinggi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut," sambungnya.

Nantinya, Pramono menyebut akan terdapat satu JPO di lokasi tersebut dengan adanya pembongkaran itu. 

“Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi love and hate, tidak lagi love and love atau love-nya satu aja," harapnya. 

Pramono mengatakan pada dasarnya kedua JPO tersebut memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai fasilitas penyeberangan masyarakat sekaligus mendukung akses terhadap fasilitas transportasi termasuk layanan LRT. 

Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar pada usia dan desain kedua JPO tersebut. 

"Yang satu, yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya). Kalau dilihat desainnya, pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara, yang satu dibuat oleh LRT dan juga KAI. Ini yang lebih baru," ungkapnya. 

Oleh karena itu, sambung Pramono, JPO lama milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dibongkar, sedangkan JPO yang lebih baru akan dipertahankan dan diperbaiki fasilitasnya. (ant/nsi)