Mensesneg Prasetyo Hadi Rapat Bareng DPR, Bahas Finalisasi Perpres Ojol

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Prasetyo mengatakan pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi yang mengatur keberadaan dan tata kelola ojol dapat segera difinalisasi. 

Selain Perpres ojol, pemerintah juga membahas keputusan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tadi sudah saya sampaikan, kami izin mohon waktu, karena setelah ini kami mau finalisasi mengenai yang saudara tanyakan, perpres ojol, dan keputusan tentang masalah P3K juga,” kata Pras di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Rapat tersebut menunjukkan pemerintah tengah mempercepat penyelesaian sejumlah kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan dunia kerja, termasuk regulasi bagi sektor transportasi berbasis aplikasi serta persoalan kepegawaian.

Di tengah agenda finalisasi Perpres ojol, Prasetyo juga mengungkapkan adanya koordinasi dengan pimpinan DPR terkait sejumlah Surat Presiden (Surpres).

Baca Juga

Berawal dari Pembubaran Grup WhatsApp, Kapolri Ungkap Kronologi Penyadapan ke Presiden Prabowo Terbongkar

Surpres tersebut antara lain berkaitan dengan calon definitif Gubernur Bank Indonesia (BI) serta sejumlah calon duta besar (dubes).

“Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pimpinan DPR dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasco dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan satu nama untuk calon definitif Gubernur BI, yakni Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang saat ini menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

Penyerahan Surpres tersebut menandai berjalannya proses kelembagaan untuk pengisian sejumlah posisi strategis negara yang membutuhkan keterlibatan DPR.

Selain membahas Perpres ojol dan Surpres, pemerintah bersama pimpinan DPR juga menggelar rapat teknis untuk mempersiapkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI.

Pidato tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Salah satunya adalah hari ini tadi kita rapat koordinasi teknis dalam rangka persiapan pidato kenegaraan tahunan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan nanti rencananya hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Sekaligus memang juga dibahas rangkaian dari bulan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini yang ini sudah tanggal 10 ya, hari ke-10,” katanya.