Legislator PDIP Sorot Permasalahan Data Terkait Klaim Capaian Program Swasembada Pangan

Hal tersebut terbukti ketika harga di tingkat peternak anjlok di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pada pertengahan 2026. 

"Beberapa waktu lalu kita semua menyaksikan bagaimana para peternak ayam petelur ramai-ramai membagikan ayamnya karena sudah tidak mampu lagi bertahan akibat harga pakan yang mahal namun harga jual telurnya murah", ujar Sonny.

Merespons sejumlah permasalahan yang ada, Sonny mendesak pemerintah agar segera mengubah haluan evaluasi dari sekadar berpatokan pada indikator kuantitas menjadi pendekatan ketahanan rantai pasok terintegrasi. 

Ia menyerukan perlunya sinkronisasi data nasional melalui rekonsiliasi antara Kementan, Bapanas, BPS, Bulog, dan Kemendag guna menyeragamkan parameter data pangan agar tidak menyesatkan publik dalam pembuatan kebijakan. 

Kebijakan juga harus kembali berfokus pada kesejahteraan petani dengan menjadikan harga yang berkeadilan di tingkat produsen sebagai tolok ukur utama, serta merealisasikan amanat Undang-Undang terkait penempatan satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa.

Selain itu, intervensi anggaran harus diarahkan secara masif untuk menyelamatkan komoditas transisi yang masih defisit parah, seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi, yang tingkat ketergantungan impornya saat ini masih menembus angka 80 persen lebih. 

Baca Juga

Masuk Masa Penyusunan, Ini Kategori Individu yang Diizinkan Dwi Kewarganegaraan

Hal lain yang tak kalah penting adalah penguatan infrastruktur pascapanen dengan memastikan ketersediaan alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas rantai pendingin (cold chain storage) dan pusat pengeringan terpadu di lumbung-lumbung hortikultura demi mencegah tingginya angka susut panen dan meredam fluktuasi harga antar pulau.

“Kedaulatan pangan tidak diukur dari deretan angka surplus di dokumen kementerian, tetapi dari hadirnya negara dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan kesejahteraan petani di lapangan,” pungkasnya.(raa)