Prabowo Naikkan Anggaran PPATK 100 Persen, Intelijen Keuangan Diperkuat

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian penuh kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan menaikkan anggaran hingga 100 persen.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan dukungan Presiden Prabowo terhadap penguatan PPATK jadi momentum meningkatkan kapasitas lembaga.

Khususnya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.

Ivan menuturkan, penguatan tersebut salah satunya ditopang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan. Atas perintah langsung Presiden Prabowo, kata dia, anggaran PPATK bertambah lebih dari 100 persen.

Diketahui, Rincian Anggaran dan Usulan Terbaru Pagu Indikatif 2027, Pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp253,3 miliar untuk PPATK.

Usulan Tambahan, PPATK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar untuk tahun 2027 guna menutupi kebutuhan total yang mencapai Rp769,8 miliar.

Baca Juga

BNPB Usulkan Pembangunan Gudang Logistik Bencana di Kabupaten dan Kota

"Dukungan ini memperkuat kapasitas PPATK untuk menjalankan fungsi intelijen keuangan serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," kata Ivan melalui keterangannya, dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.

Ivan mengungkapkan salah satu perhatian utama adalah pemberantasan judi online. Perputaran dana judi online pada 2024 sekitar Rp359,81 triliun, tahun 2025 turun menjadi sekitar Rp286,84 triliun atau 20,3 persen. 

Selanjutnya, jumlah deposit tercatat sekitar Rp34 triliun pada 2024 dan Rp51,3 triliun pada 2025. Memasuki Semester I 2026, jumlah deposit tercatat sekitar Rp22 triliun.

"Upaya tersebut juga diikuti dengan penghentian transaksi terhadap 5.762 rekening bandar judi online," ujarnya.

Selain itu, lanjut Ivan, Rp588,62 miliar dana judi online telah disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

"Angka tersebut belum termasuk dana yang masih diblokir penyidik, ataupun proses hukumnya belum memperoleh putusan pengadilan," jelas dia.

Lebih lanjut, Ivan mengatakan kerja intelijen keuangan PPATK juga mendukung proses penegakan hukum. Sepanjang 2025 hingga Semester I 2026, PPATK telah menyampaikan sebanyak 1.479 Hasil Analisis (HA) kepada aparat penegak hukum. 

"Pada periode yang sama, PPATK menghasilkan 17 Hasil Pemeriksaan (HP) sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan berbagai tindak pidana," imbuhnya.

Sepanjang 2025 hingga Semester I 2026, menunjukkan besarnya nominal indikasi transaksi pada berbagai tindak pidana. 

Untuk tindak pidana korupsi, nominal teridentifikasi mencapai sekitar Rp195,77 triliun, terdiri atas Rp180,87 triliun pada 2025 dan Rp14,90 triliun pada Semester I 2026. 

Tindak pidana narkotika, nominalnya mencapai sekitar Rp7,72 triliun, terdiri atas Rp4,79 triliun pada 2025 dan Rp2,92 triliun pada Semester I 2026.

Di bidang keuangan, indikasi transaksi terkait kejahatan perbankan mencapai sekitar Rp25,15

triliun, terdiri atas Rp24,23 triliun pada 2025 dan Rp0,92 triliun pada Semester I 2026. 

Sementara, indikasi transaksi terkait pasar modal mencapai sekitar Rp1,52 triliun, masing-masing Rp1,23 triliun pada 2025 dan Rp0,29 triliun pada Semester I 2026.

Ia menambahkan besarnya aliran dana juga teridentifikasi pada kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam atau green financial crime. 

"Indikasi transaksi terkait pertambangan mencapai sekitar Rp684,71 triliun, terdiri atas Rp517,47 triliun pada 2025 dan Rp167,23 triliun pada Semester I 2026," ungkapnya.

Pada kejahatan lingkungan hidup, nominalnya mencapai sekitar Rp198,87 triliun, terdiri atas Rp198,71 triliun pada 2025 dan Rp0,16 triliun pada Semester I 2026. 

Untuk kejahatan kehutanan, indikasi transaksi mencapai sekitar Rp360 miliar, terdiri atas Rp300 miliar pada 2025 dan Rp60 miliar pada Semester I 2026.

Di samping itu, Ivan menyampaikan PPATK juga mengidentifikasi indikasi transaksi terkait kejahatan yang bersentuhan langsung

dengan kepentingan masyarakat. 

Pada penipuan, nominalnya mencapai sekitar Rp33,78 triliun, terdiri atas Rp22,53 triliun pada 2025 dan Rp11,25 triliun pada Semester I 2026. 

Sementara, indikasi transaksi terkait perdagangan orang mencapai sekitar Rp417 miliar, terdiri atas Rp10,20 miliar pada 2025 dan Rp406,80 miliar pada Semester I 2026.

Ivan menyebut kontribusi kerja PPATK tidak berhenti pada pengungkapan aliran dana kejahatan. Output PPATK turut menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,27 triliun sepanjang 2020 hingga Juni 2026. 

"Capaian tersebut menunjukkan bagaimana intelijen keuangan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kepentingan negara," paparnya.

Oleh karena itu, Ivan menekankan PPATK akan terus memperkuat kapasitas intelijen keuangan di usia ke-24 dengan berkolaborasi lembaga dan kementerian, aparat penegak hukum dan industri keuangan, serta kontribusinya dalam menjaga kepentingan negara dan masyarakat.

Hari ulang tahun PPATK diperingati setiap tanggal 17 April. PPATK pertama kali didirikan di Indonesia pada 17 April 2002, bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Tantangan kejahatan keuangan terus berkembang, dan PPATK akan terus bekerja untuk menjaga Indonesia. Penguatan kapasitas PPATK juga semakin mendapat pengakuan di tingkat internasional," pungkasnya.

Yeni Lestari