Pulihkan Hak Sipil Korban Gempa NTT, Tim Dukcapil Telah Terbitkan 3.055 Dokumen Kependudukan

Jakarta, tvOnrnews.com — Penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur terus bergerak cepat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 3.055 dokumen kependudukan milik warga terdampak bencana berhasil diterbitkan ulang hingga Selasa (25/8/2026) pukul 22.30 WITA. Angka ini terus bertambah karena pelayanan di lapangan masih terus berlangsung

Gempa bermagnitudo 7.7 SR yang berpusat di Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB tersebut menyebabkan lebih dari 100 orang lebih meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, lebih dari 180 ribu warga mengungsi. Untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di NTT, Ditjen Dukcapil Kemendagri membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT yang diterjunkan di 7 Kabupaten, mulai tanggal 24 Agustus 2024.

Selama 2 hari pelaksanaan jemput bola layanan Adminduk di lokasi bencana, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

Tim Tanggap Darurat Ditjen Dukcapil yang didukung penuh Dinas Dukcapil setempat yang diterjunkan secara serentak di 7 kabupaten terdampak, yakni di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, pemulihan dokumen administrasi kependudukan di lokasi bencana menjadi kebutuhan mendesak agar warga pengungsi tidak kehilangan hak-hak dasarnya. 

"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujar Teguh Setyabudi yang kembali berada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga

Gelar Aksi Kemanusiaan, PPNK 73 Lemhannas RI Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Gempa Bumi di NTT

Langkah jemput bola ini juga menjadi solusi atas lumpuhnya sebagian layanan Dukcapil di daerah akibat gempa. Di beberapa kabupaten, ruang server kantor Dukcapil ambruk, sejumlah komputer, printer, dan alat perekam KTP-el rusak berat, sementara jaringan listrik dan internet di beberapa kecamatan sempat terputus total sehingga akses layanan ke kantor kecamatan tidak dapat dilakukan. 

Kondisi inilah yang mendasari Ditjen Dukcapil membawa langsung peralatan portabel dan jaringan internet satelit ke tengah lokasi pengungsian, alih-alih menunggu warga datang ke kantor yang justru banyak yang tidak lagi bisa beroperasi normal.

Teguh menyampaikan bahwa pola gerak petugas di lapangan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran kantong pengungsian. "Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon," bebernya.

Bagi masyarakat, kehadiran layanan jemput bola ini memberi manfaat yang langsung terasa. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju kantor kecamatan atau kabupaten yang sebagian kondisinya justru rusak akibat gempa, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan tidak harus mengantre berhari-hari di tengah kondisi pengungsian yang serba terbatas.

Dokumen yang diterbitkan hari itu juga bisa langsung digunakan warga untuk berbagai keperluan mendesak pascabencana, seperti syarat pengambilan bantuan logistik dan bantuan sosial, pendaftaran layanan kesehatan dan pengobatan di posko medis, pendaftaran ulang sekolah anak-anak korban gempa, hingga pengurusan klaim bantuan perbaikan rumah dan proses rehabilitasi permukiman di kemudian hari.

Untuk mendapatkan layanan ini, warga cukup mendatangi posko pengungsian atau tenda pelayanan adminduk terdekat selama periode pelaksanaan 24–27 Agustus 2026 tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. 

Petugas akan melakukan verifikasi data kependudukan warga meski dokumen fisik seperti KTP-el lama atau Kartu Keluarga telah hilang atau rusak. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Dukcapil 168, mengakses laman dukcapil.kemendagri.go.id, atau menyampaikan aduan melalui kemendagri.lapor.go.id.

Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, yang memimpin langsung tim pelayanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, menambahkan, selain melayani penerbitan dokumen darurat secara langsung, Ditjen Dukcapil menyerahkan hibah peralatan dan logistik blangko KTP-el kepada dinas setempat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan Dinas Dukcapil di daerah terdampak bencana gempa ini tetap memiliki kapasitas operasional yang memadai guna melanjutkan pemulihan dokumen warga selama masa tanggap darurat berlangsung, bahkan setelah tim pusat menyelesaikan masa tugasnya di lapangan.

Selain itu, Kasubdit Keamanan Informasi Adminduk pada Direktorat IDKN, Mensuseno serta tim teknis yang bertindak sebagai agen juga melakukan layanan pendaftaran Perlinsos di Desa Robo, Kecamatan Welak, dan Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, di Manggarai Barat, sejak Selasa (25/8/2026) kemarin. Hingga hari ini pendaftaran Perlinsos tersebut masih berlangsung dan lebih dari 100 KK telah berhasil mendaftar Perlinsos Digital.