Bima Arya Minta Daerah Tak Lagi Cuma Andalkan SDA, Otonomi Harus Ciptakan Nilai Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong perubahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah agar tidak lagi hanya berorientasi pada pembagian kewenangan dan pengelolaan sumber daya. Menurutnya, otonomi daerah harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Bima mengatakan desentralisasi seharusnya tidak berhenti pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan tersebut juga harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di IPB International Convention Center Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).

Dalam forum tersebut, Bima menekankan pentingnya memaknai kembali desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

“Desentralisasi fiskal hari ini juga harus menjadi instrumen yang menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja,” ujar Bima.

Kemendagri Siapkan Desain Besar Otonomi Daerah

Baca Juga

Gerak Cepat Pulihkan Dokumen Warga Pascagempa Manggarai, Ditjen Dukcapil Kemendagri Jangkau Pelosok Waeri'i

Sejalan dengan gagasan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah.

Penataan tersebut diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga berupaya menyempurnakan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar distribusinya lebih proporsional bagi daerah.

Menurut Bima, penataan tersebut penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu mengelola anggaran, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah.

Untuk mencapai tujuan itu, Bima mendorong adanya tiga perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

1. Dari Andalkan Sumber Daya Jadi Ciptakan Nilai Tambah

Transformasi pertama adalah menggeser pendekatan pembangunan yang semata-mata berbasis sumber daya menuju penciptaan nilai tambah.

Daerah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan komoditas atau sumber daya yang telah dimiliki. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem ekonomi dari sektor hulu hingga hilir agar sumber daya tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.