Tak Ada Tanda Tangan Puan di Surat Kesepakatan RUU Perampasan Aset, PDIP Buka Suara

Jakarta, tvOnenews.com - Surat kesepakatan antara DPR RI bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak ada tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani.

Menanggapi hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa Fraksi PDIP di DPR tidak mendukung RUU Perampasan Aset.

Dia mengaku mendapat laporan dari Fraksi PDIP di DPR bahwa Puan ikut dalam pembahasan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan AMPB. 

“Ya kepemimpinan DPR itu adalah kolektif kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya,” kata Hasto dikutip Sabtu (29/8/2026).

Hasto menjelaskan PDIP berkomitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pihaknya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Maka DPP PDI Perjuangan menugaskan fraksi untuk memberikan suatu penjelasan karena komitmen untuk pemberantasan korupsi itu merupakan bagian dari sikap politik PDI Perjuangan,” jelasnya.

Baca Juga

Segera Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR RI Siap Bedah Motif dan Dalang di Balik Penyadapan Ilegal

Hasto lantas menyinggung soal eksistensi PDIP salah satunya ialah karena melawan berbagai bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di era pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Jadi komitmen PDI Perjuangan tidak diragukan lagi termasuk di dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset,” tandasnya. (saa/nba)