DPR Desak Usut Tuntas Kematian Bambang dalam Kerusuhan 27 Agustus, Jangan Sampai Terkesan Ada Pembiaran
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri mengusut tuntas kematian Bambang Setiawan, warga Pejompongan yang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh massa tak dikenal saat kerusuhan di sekitar Gedung DPR/MPR, Kamis, 27 Agustus 2026 malam.
Bambang diduga diserang saat hendak memeriksa lampu di tokonya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya.
Informasi dari warga serta rekaman video yang beredar menunjukkan Bambang diduga diseret dari sebuah gang ke arah jalan raya hingga mengalami kekerasan dan kehilangan nyawa
Abdullah mendesak, seluruh orang yang terbukti terlibat dalam kekerasan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Ia bahkan membuka kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana jika penyidik menemukan bukti adanya unsur kesengajaan dan perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban.
“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan Bambang ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana. Tetapi, tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” kata Abduh, sapaan akrabnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Menurut Abdullah, penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang yang diduga melakukan kekerasan secara langsung.
Polisi juga diminta menelusuri identitas dan latar belakang kelompok massa yang disebut datang dengan alasan mengamankan serta menertibkan demonstran.
“Informasi ini yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menilai pengusutan asal-usul massa penting untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai rangkaian peristiwa yang berujung pada kematian Bambang.
Ia turut menyorot munculnya dugaan di tengah masyarakat bahwa pemerintah atau negara menggunakan kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap demonstran dan warga di sekitar lokasi aksi.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Tengah itu, tudingan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.
Klarifikasi harus dilakukan melalui penyelidikan dan proses hukum yang terbuka agar fakta peristiwa dapat diketahui secara jelas.
Load more