KPK Bongkar Aliran Uang Rp1,5 Miliar dari Bappenda Bogor, Telusuri Siapa Penerima Pemotongan Upah Pungut

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami uang senilai Rp1,5 miliar yang disita dalam dugaan kasus korupsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Uang tersebut berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Penyidik kini menelusuri mekanisme pemotongan hingga pihak yang diduga menjadi penerima uang tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami dugaan pemotongan upah pungut yang disebut dilakukan untuk oknum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Penyidik tentu akan telusuri apakah pemotongan ini rutin dilakukan, jumlahnya berapa, rutinnya berapa bulan sekali, itu semuanya nanti masuk ke dalam materi yang akan didalami," kata Budi, Selasa (1/9/2026).

KPK Telusuri Tujuan Pemotongan

Selain mendalami mekanisme pemotongan, KPK juga menelusuri peruntukan uang yang dipotong dari upah pungut tersebut.

Baca Juga

KPK Tak Habis Pikir, Masih Banyak Oknum Imigrasi Peras WNA Meski Wamen Imipas Sudah Ditangkap

Penyidik ingin mengetahui siapa pihak yang diduga akan menerima uang hasil pemotongan, untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan, serta bagaimana konstruksi perkara yang melibatkan dugaan pemotongan tersebut.

"Termasuk juga uang-uang yang dipotong ini peruntukannya untuk siapa, untuk apa, bagaimana kepentingannya dan konstruksinya, ini semuanya juga masih akan didalami," jelas Budi.

Pendalaman tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan KPK untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor.

Empat Pejabat Diperiksa KPK

Sebelumnya, KPK telah memeriksa empat saksi dalam perkara tersebut pada Senin (31/8/2026).

Empat saksi yang diperiksa berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Mereka yakni Adi Mulyadi selaku Kepala Bappenda, GS selaku pegawai Bappenda, RS yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Bappenda, serta Yunita Mustika Putri selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Budi mengatakan pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut masih berada pada tahap awal.

Penyidik menggali keterangan terkait proses dan mekanisme pemungutan upah pungut yang dilakukan Bappenda. Selain itu, pemeriksaan juga diarahkan pada dugaan pemotongan yang dilakukan oleh sejumlah oknum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.