Sorot Gagasan Pembentukan PPHN MPR RI, Ini Sorotan Pakar Hukum

Opsi terakhir, MPR merumuskan dan menetapkan PPHN melalui instrumen hukum TAP MPR, namun kekuatan mengikatnya ke luar dibantu melalui asas konvensi ketatanegaraan atau hukum tidak tertulis yang dipatuhi bersama. 

“Yang menjadi problem ketatanegaraan adalah efektivitas konvensi itu sendiri yang sangat bergantung pada komitmen politik aktor negara. Jika konsensus memudar, kekuatan mengikat TAP MPR di luar lingkungan internal MPR akan dipertanyakan secara hukum formal daya ikatnya,” ujarnya.(raa)