Kepala BSKDN Tegaskan PEKPPP Mandiri Bukan Sekadar Alat Penilaian Kinerja, Sebut Jadi Dasar Perbaikan Berkelanjutan

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo menilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri tidak hanya berfungsi untuk mengukur kinerja unit kerja.

Menurutnya, instrumen tersebut juga berperan mendorong perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Hal itu disampaikan Yusharto saat mewakili Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam kegiatan Penganugerahan PEKPPP Mandiri Tahun 2026 di lingkungan Kemendagri yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Jakarta pada Selasa (15/9/2026).

“PEKPPP Mandiri bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen penggerak perubahan. Melalui pelaksanaan penilaian kinerja ini, kita dapat secara objektif mengukur sejauh mana unit kerja di lingkungan Kemendagri telah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, transparansi, efektivitas, serta efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan PEKPPP Mandiri merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap unit kerja terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya.

Penilaian tersebut juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana prinsip pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Baca Juga

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan inovasi dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Dirinya juga mengucapkan selamat kepada unit kerja yang berhasil meraih penghargaan pada tahun ini.

Yusharto  berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan, melainkan juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat peran Kemendagri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.

Sementara itu, bagi unit kerja yang belum memperoleh hasil optimal, Yusharto mengingatkan agar hasil penilaian tidak dipandang sebagai kegagalan. Menurutnya, PEKPPP Mandiri harus menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus.

“Namun bagi unit yang belum memperoleh hasil optimal, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki dan berbenah. Penilaian ini bukan semata-mata soal peringkat, tetapi tentang proses pembelajaran, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusharto meminta seluruh unit kerja di lingkungan Kemendagri memperkuat budaya kerja berbasis kinerja. Setiap pelaksanaan tugas, kata dia, perlu didukung kinerja yang terukur dan akuntabel sehingga hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memberikan dampak yang jelas.

Ia juga meminta hasil PEKPPP Mandiri dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun langkah perbaikan. Setiap unit kerja perlu mengidentifikasi aspek yang masih lemah dan menyusun tindak lanjut yang terukur.

Hal ini penting karena PEKPPP Mandiri dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain perbaikan internal, Yusharto menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit. Berbagai persoalan pemerintahan, menurutnya, tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu unit kerja sehingga diperlukan pendekatan yang terintegrasi serta semangat sinergi dengan mengesampingkan ego sektoral.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Yusharto menilai reformasi birokrasi akan berjalan optimal apabila didukung aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

“Ke depan, saya mengajak seluruh jajaran Kemendagri untuk terus menjaga semangat perbaikan, profesionalisme, dan pengabdian. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat peran Kemendagri sebagai poros utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (rpi)