Ancaman Penyelundupan hingga Illegal Crossing, BNPP RI Geber Infrastruktur Keamanan di Perbatasan Karimun

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi audiensi Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole pada Jumat (18/9/2026).

Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguatan keamanan di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Audiensi menjadi bagian dari koordinasi BNPP RI dengan pemerintah daerah untuk memetakan sejumlah kebutuhan prioritas Karimun. Pembahasannya mencakup pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, penguatan ekonomi masyarakat, hingga keamanan kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih dan listrik, menjadi perhatian penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Menurut dia, pemenuhan kebutuhan tersebut juga sejalan dengan tugas BNPP RI dalam mengoordinasikan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau perbatasan.

"Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan," ujar Makhruzi.

Baca Juga

13.123 Warga Perbatasan Lolos Verifikasi Program Bedah Rumah 2026, BNPP Kebut Pemenuhan Target RTLH

Dalam pertemuan itu, Makhruzi turut menjelaskan target serta capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun untuk 2026.

Sejumlah agenda pembangunan menjadi bagian dari program tersebut. Di antaranya rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan fasilitas pemerintahan di kawasan perbatasan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Selain infrastruktur, BNPP RI membahas sejumlah tantangan dalam pengelolaan perbatasan Karimun. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), illegal crossing melalui jalur dan pelabuhan tidak resmi, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Risiko penyelundupan juga menjadi perhatian, termasuk penyelundupan narkotika, rokok, balpres, dan pasir timah.

Makhruzi menekankan pentingnya memperkuat pengamanan kawasan perbatasan untuk mencegah aktivitas ilegal. Pada saat yang sama, pengawasan diperlukan agar pergerakan orang dan barang dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pihak pemerintah daerah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan yang menjadi arah pembangunan daerah.