Aturan Baru Jalan Tol Disiapkan, Operator Wajib Cek Kerataan Aspal Tiap 3 Bulan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Revisi aturan tersebut akan memperkuat kewajiban operator jalan tol dalam memenuhi standar pelayanan bagi pengguna jalan. Nantinya, aturan baru juga akan memuat ketentuan mengenai kewajiban dan sanksi bagi operator yang tidak memenuhi SPM.

Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati mengatakan salah satu ketentuan yang diperkuat dalam rancangan aturan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan kondisi permukaan jalan tol.

Operator nantinya diwajibkan melakukan pengecekan International Roughness Index (IRI) atau indeks ketidakrataan jalan tol secara berkala setiap kuartal.

IRI Jalan Tol Dicek Setiap Tiga Bulan

Ni Komang menjelaskan pengukuran IRI akan dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Artinya, pemeriksaan kondisi ketidakrataan permukaan jalan tol dilakukan setiap tiga bulan.

Baca Juga

Pengguna Jalan Tol Perhatikan Jadwal Berkala Perbaikan oleh Jasa Marga Berikut Ini

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya BPJT memperkuat penerapan SPM pada ruas-ruas jalan tol di Indonesia.

"Di dalam rapermen ini kami akan memperkuat ini dilaksanakan empat kali setahun. Jadi, per triwulan akan dilaksanakan survei pencatatan daripada IRI atau indeks ketidakrataan jalan tol," terang Ni Komang dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Pengukuran IRI digunakan untuk mencatat tingkat ketidakrataan permukaan jalan tol. Melalui pemeriksaan secara berkala, kondisi ruas jalan dapat dipantau berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Operator Tol Bakal Dikenai Sanksi

Selain memperkuat mekanisme pemeriksaan kondisi jalan, BPJT juga menyiapkan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak memenuhi persyaratan SPM.

Ni Komang mengatakan penguatan sanksi tersebut akan dimasukkan dalam rancangan revisi aturan SPM jalan tol.

Namun, dia belum merinci bentuk sanksi administratif yang nantinya diberikan kepada operator jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan.

"Kemudian juga dilakukan penguatan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Badan Usaha Jalan Tol yang tidak memenuhi pemenuhan SPM yang dipersyaratkan di dalam PP, Permen, maupun BPJT," jelasnya.

Ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi yang mengatur standar pelayanan minimal jalan tol.

BPJT Ingin Kualitas Jalan Tol Terjaga

Menurut Ni Komang, revisi SPM dilakukan untuk menjaga kualitas ruas jalan tol di Indonesia.

Penguatan aturan diharapkan dapat memastikan standar pelayanan yang menjadi hak pengguna jalan tol benar-benar dipenuhi oleh operator.

"Kita harus memperkuat bagaimana meyakinankan pemenuhan terhadap SPM, Standar Pelayanan Minimum, jalan tol ini yang menjadi hak bagi pengguna jalan tol ini terpenuhi," pungkasnya.

Dengan revisi tersebut, pemenuhan standar pelayanan jalan tol akan diperkuat melalui pemeriksaan kondisi jalan secara berkala serta penerapan sanksi administratif bagi BUJT yang tidak memenuhi persyaratan.

Rancangan perubahan Permen PU Nomor 16 Tahun 2014 tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan oleh BPJT. Salah satu ketentuan yang disiapkan adalah survei dan pencatatan IRI sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap triwulan.