Menteri HAM Tegaskan Warga Sipil Tak Boleh Dilibatkan dalam Operasi di Papua

Dalam konteks tersebut, Pigai menekankan pentingnya memastikan warga sipil tidak ditempatkan dalam situasi yang membuat mereka sulit dibedakan dari pihak yang terlibat dalam operasi.

Karena itu, menurut Pigai, upaya perlindungan masyarakat sipil tidak cukup hanya dilakukan setelah sebuah peristiwa terjadi. Pencegahan perlu dilakukan agar kejadian yang merugikan masyarakat tidak terus berulang.

Pigai Dorong Pencegahan, Bukan Sekadar Kecaman

Pigai mengatakan perlindungan terhadap masyarakat harus diarahkan pada langkah konkret untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa yang melibatkan atau berdampak kepada warga sipil.

Ia menilai kecaman setelah kejadian tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila peristiwa serupa terus berulang.

"Jadi kalau saya kecam hari ini, besok peristiwa, kita lagi kecam lagi, lusa kecam. Kecam-kecam tidak bikin apa-apa, karena itu kita harus mengerem supaya di masa akan datang tidak boleh terjadi lagi," ujar Pigai.

Baca Juga

Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2026 Catat Perputaran Transaksi Capai Rp6 Miliar Dalam Sehari, Ratusan UMKM Terlibat

Menurutnya, pencegahan harus menjadi bagian dari upaya perlindungan masyarakat di wilayah yang mengalami konflik. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah batas antara aktivitas sipil dan operasi.

"Harus ada batas demarkasi bahwa aspek sipil-sipil ini tidak boleh diganggu," kata dia.

Perlindungan Berlaku untuk Semua Warga

Pigai kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus diberikan secara menyeluruh. Tidak boleh ada pembedaan berdasarkan latar belakang warga yang berada di wilayah konflik.

Ia menyebut masyarakat Papua maupun non-Papua sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai warga sipil.

"Oleh karena itu, proteksi terhadap warga sipil secara keseluruhan, baik itu orang Papua maupun warga non-Papua, semua sama-sama, itu penting," ujarnya.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian HAM untuk mendorong perlindungan masyarakat sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua, dengan penekanan pada pencegahan keterlibatan warga dalam wilayah operasi.