KPK Periksa Anggota DPR Lasmi Indaryani Soal Proyek di Pemkab Banjarnegara

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi anggota DPR RI Lasmi Indaryani yang juga anak dari Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) mengenai proses penganggaran untuk pengadaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.

KPK memeriksa Lasmi sebagai saksi untuk tersangka Budhi di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Selasa (14/6/2022) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), keterlibatan dalam proyek pengadaan, dan penerimaan gratifikasi.

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses penganggaran untuk pengadaan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Selain Lasmi, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Budhi, yaitu Kasman dari pihak swasta/PT Daya Samudera Cipta Mandiri dan Mistar sebagai sopir PT Bumi Redjo/Direktur Utama PT Sutikno Tirta Kencana.

KPK mengonfirmasi keduanya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka Budhi dalam pengerjaan beberapa proyek di Pemkab Banjarnegara.

Sedangkan satu saksi lainnya tidak memenuhi panggilan tim penyidik, yakni Sartono dari pihak swasta/staf "quality control" PT Agung Darma Intra. "Tidak hadir dan dijadwal ulang," ucap Ali.

Baca Juga

KPK Lanjutkan Dalami Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan Bandung

Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Budhi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang atau jasa di Pemkab Banjarnegara pada tahun 2019-2021 dan penerimaan gratifikasi.

KPK belum dapat menyampaikan perihal peran Budhi, konstruksi perkara, ataupun pasal yang disangkakan. Saat ini, tim penyidik KPK sedang mengumpulkan alat bukti melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.

Pada 15 Maret 2022, KPK juga telah menetapkan Budhi sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, pada tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus itu, diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi, seperti dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak ataupun tidak bergerak.

Selain itu, KPK juga telah menyita aset senilai Rp10 miliar yang diduga milik tersangka Budhi dalam kasus pencucian uang tersebut.