Prabowo Tak Akan Pandang Bulu, Bakal Sikat Oknum Jenderal yang Terindikasi Makar
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membuktikan hukum tegak untuk siapa pun.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan di Jakarta pada Minggu (8/11/2026).
"Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," kata Syahganda.
Syahganda mengatakan, Presiden ingin mengingatkan seluruh pejabat dan birokrat bahwa seluruh fasilitas yang mereka nikmati berasal dari rakyat.
Prabowo pun mengatakan para petani dan nelayan, adalah pahlawan bangsa karena tak pernah berhenti memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat.
Syahganda mengatakan dibangunnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bukti komitmen Presiden Prabowo yang senantiasa berpihak kepada rakyat.
Di sektor pertanian, Presiden juga memangkas ratusan aturan berbelit. Dulu aturan untuk mendapat pupuk bersubsidi dibuat sulit, sekarang dipangkas habis.
"Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada," kata Syahganda.
Baru dua tahun pemerintahan Prabowo berjalan, Indonesia sudah dinyatakan swasembada untuk delapan komoditas.
Kini produksi beras Indonesia tertinggi dalam sejarah dan cadangan beras kita mencapai posisi terkuat.
"Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita," tegas Syahganda. Diketahui, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bukan sekadar pelanggaran hukum biasa.
Dia menyebut tindakan tersebut sudah mengarah pada dugaan makar dan berencana melaporkan persoalan itu kepada Presiden.
Pernyataan Herindra menambah serius perkembangan kasus penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam pengungkapan sebelumnya, polisi menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan.
"Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," kata Herindra.
Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Polri, Herindra menegaskan bahwa tindakan penyadapan tanpa izin tersebut memiliki konsekuensi yang lebih serius.
"Ini adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar," ujar Herindra. (Rahmat Fatahillah Ilham)
Load more