DPRD Surabaya Buka Peluang Perubahan Jam Operasional Pasar Buah Tanjungsari Dengan Revisi Perda

Dukungan tersebut tertuang dalam surat bernomor 050/F. PDI Perjuangan-PAN/IX/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.

Surat tersebut merupakan tanggapan atas pengaduan Asosiasi Pedagang Buah Pasar Tanjungsari terkait pemberlakuan jam operasional dan permohonan perlindungan ekonomi pedagang.

Dalam sikapnya, fraksi menilai regulasi daerah harus bersifat responsif, partisipatif, berorientasi pada keadilan substantif, serta adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kajian tersebut, DPRD berharap ketentuan perdagangan di Surabaya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik komoditas dan keberlangsungan usaha para pedagang.